Virus Corona
Kritik Pimpinan DPRD DKI Pemilihan Wagub di Tengah Wabah Corona: Apakah Pantas Seperti Itu?
Pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi heran dengan sikap anggota dewan lain yang tetap keukeuh
lihat foto
Pada Senin (23/3/2020) pagi, sedianya DPRD DKI Jakarta menggelar pemilihan Wagub DKI Jakarta dari dua partai pengusung.
Di antaranya Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra, tapi rapat ditunda akibat merebaknya Virus Corona.
Baca: Prediksi Penyebaran Virus Corona di Indonesia: Bulan Ini Masuk Fase Kritis, Puncak Sebaran Mei
Namun belakangan, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menyepakati Paripurna Pemilihan Wagub DKI digelar pada Senin (6/4/2020) mendatang.
Sementara uji publik dan pemaparan visi dan misi kedua kandidat itu akan digelar secara teleconference pada Jumat (3/4/2020) siang. (faf)
Pemilihan Wagub DKI Tetap Tanggal 6 April
Baca: Layanan Ditutup Selama Wabah Corona, Ada Dispensasi Bagi yang SIM-nya Habis di 17-31 Maret
Meski Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang status tanggap darurat bencana wabah Covid-19 hingga Minggu (19/4/2020) mendatang, DPRD DKI Jakarta memastikan proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa periode 2017-2022 tetap berlangsung pada Senin (6/4/2020).
“Insya Allah pemilihan tetap sama sesuai jadwal,” ujar Anggota Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub DKI Jakarta S Andyka saat dihubungi Rabu (1/4/2020).
Andyka mengaku telah menggelar rapat bersama dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta pada Selasa (31/3/2020) siang.
Dalam rapat itu, mereka sepakat rapat Paripurna Pemilihan Wagub DKI Jakarta bakal digelar pada Senin (6/4/2020) mendatang sesuai dengan keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI pada pekan lalu.
“Paripurna tetap digelar dengan mengikuti saran Dinas Kesehatan mengenai protokol pelaksanaan Paripurna yang aman, seperti menjaga jarak antarpribadi, pengecekan suhu tubuh, pemberian masker dan hand sanitizer, dan sebagainya,” kata Andyka.
Tidak hanya itu, Andyka juga telah menjalin koordinasi dengan lembaga vertikal dalam hal ini Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk menggelar rapat Paripurna.
Koordinasi diperlukan agar proses pemilihan berjalan lancar tanpa hambatan.
“Teknis pemilihannya sama, bahkan bilik suara ditambah yang awalnya empat ditambah menjadi enam bilik suara. Kemudian, kotak suara juga ditambah awalnya satu menjadi dua kotak suara,” jelasnya.
