Komunikasi DKI dengan Pemerintah Pusat Disebut Lemah karena Anies Kurang Mau Mendengar
"Menurut saya bukan soal komunikasi, tapi mau mendengar atau tidak. Jadi kekurangan dari gubernur yang sekarang kurang mau mendengar," ucapnya
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan Pemprov DKI Jakarta di bawah pemerintahan Gubernur Anies Baswedan kerap menimbulkan polemik.
Pasalnya, aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu acap kali menabrak aturan yang dibuat pemerintah pusat.
Dalam kasus ini, Pemprov DKI melanggar Keppres Nomor 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota.
Peraturan tersebut mengatur bahwa Pemprov DKI harus mendapat izin dari Kemensetneg sebelum melakukan penataan kawasan bersejarah itu.
Kemudian, soal rencana pembangunan LRT fase 2a rute Pulo Gadung-Kebayoran Lama yang akhirnya dibatalkan oleh pemerintah pusat.
Pembatalan dilakukan lantaran pembangunan LRT itu bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta Tahun 2030 yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2012.
Tak hanya itu, pembangunan LRT fase 2a ini ternyata juga bersinggungan dengan proyek nasional pembangunan MRT rute Cikarang-Ujung Menteng-Kalideres-Balaraja dan melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabkdetabek (RITJ).
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah pun menuding lemahnya hubungan Pemprov DKI dengan pemerintah pusat ini disebabkan oleh Gubernur Anies yang tak mau mendengar masukan dari luar.
"Menurut saya bukan soal komunikasi, tapi mau mendengar atau tidak. Jadi kekurangan dari gubernur yang sekarang kurang mau mendengar," ucapnya, Rabu (5/2/2020).
Mantan staf Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ini pun menyebut, hal ini sangat merugikan masyarakat Jakarta.
Pasalnya, dana yang digelontorkan oleh Pemprov DKI untuk membuat infrastruktur itu berasal dari uang rakyat.
"Kita yang namanya negara pemerintahan, kita harus ikut pusat, kita harus selasar dengan pemerintah pusat. Jangan sampai nanti pusat bikin apa, kita bikin apa," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Gambir, Jakarta Pusat.
"Jadi di sini bukan soal ego, bukan soal gengsi. Tapi nanti yang dikorbankan warga Jakarta," tambahnya menjelaskan.
Untuk itu, Ima menyebut, pihaknya akan terus mengkritisi seluruh kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang kerap merugikan masyarakat dan menabrak aturan pemerintah pusat.
"Mungkin pak Anies sudah punya desain sendiri, rencana sendiri tapi enggak mau menyelaraskan. Kalau tidak selaras malah merugikan masyarakat dengan uang rakyat yang telah dibayar dengan pajak itu harus kita kritisi terus," kata Ima.
Kembali Safari Politik, Riza Patria Diminta Bantu Anies Pererat Hubungan dengan Pemerintah Pusat
Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta yang diusung Gerindra, Ahmad Riza Patria hari ini melanjutkan safari politiknya.
Adapun safari politik ini merupakan kelanjutan dari kunjungan Riza ke empat fraksi DPRD DKI, yaitu Fraksi PKB-PPP, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, dan Fraksi PSI pada Senin (3/2/2020) kemarin.
Hari ini politisi yang kini duduk di Senayan ini pun datang berkunjung ke Fraksi Demokrat dan NasDem DPRD DKI.
Sama seperti safari politik yang dilakukan sebelumnya, hari ini Riza Patria turut didampingi oleh sejumlah anggota Fraksi Gerindra, seperti Rani Mauliani, Syarif, hingga Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra Mohamad Taufik.
Usai melakukan kunjungan ke dua fraksi tersebut, Riza menyebut, maksud dan tujuannya melakukan safari politik ialah untuk membangun sinergitas dengan para anggota dewan Kebon Sirih.
"Kemarin empat fraksi dan hari ini dua fraksi, besok dua lagi. Mudah-mudahan silaturahmi ini dapat menjalin hubungan yang baik, semakin erat, dan bisa membangun sinergitas antara kami fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta," ucapnya, Selasa (4/2/2020).
Selama dua hari terakhir ini melakukan safari politik, Riza mengaku mendapat banyak masukan dari para anggota dewan, salah satunya ialah membantu Gubernur Anies Baswedan menjalin hubungan dengan pemerintah pusat jika nanti dirinya terpilih sebagai Wagub DKI.
"Dalam dialog banyak sekali masukan supaya Wagub ke depan terisi, bisa membantu tugas gubernur supaya (hubungan) Pemprov DKI dan pusat lebih baik lagi," ujarnya.
"Komunikasi ini perlu ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan di DKI Jakarta," tambahnya.
Selain itu, ia juga diamanatkan untuk membantu Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) lantaran tim bentukan Anies Baswedan itu merupakan kepanjangan tangan gubernur.
"Wagub kan membantu gubernur, TGUPP kan dibentuk dalam rangka percepatan pembangunan yang dibentuk gubernur," kata Riza.
• Hari Valentine Segera Tiba, Kirimkan 30 Kata Mutiara Romantis Ini ke Pasangan
• Diberikan Saham Saat Wisuda oleh Kekasih, Linda: Enggak Percaya Akan Viral
Selama menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta sejak kemarin, ada dua fraksi, yaitu PAN dan Golkar yang mengisratkan akan mendukung langkah Riza menuju kursi Wagub.
Meski demikian, ia mengaku tak ingin berspekulasi soal dukungan kedua partai itu kepasa dirinya.
"Saya tidak ingin mendahului dukungan dari fraksi, teman-teman media mungkin lebih paham dari saya," tuturnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul: Tuding Hubungan Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat Lemah, Eks Staf Ahok: Anies Kurang Mau Mendengar
