Senin, 6 Oktober 2025

Banjir di Jakarta

Jokowi: Mau Normalisasi atau Naturalisasi Silakan, Tapi Sungainya Dilebarkan

Kementerian PUPR membangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

TRIBUNNEWS.COM/BIRO PERS
Presiden Joko Widodo secara mendadak meninjau Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat Pagi, 3 Januari 2020. Presiden ingin memastikan semua alat penanganan banjir yang ada di Waduk tersebut berfungsi secara optimal. TRIBUNNEWS.COM/Biro Pers Sekretariat Presiden 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai penanganan banjir perlu ada kerja sama secara baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat sedang menangani persoalan di hilir dengan menyelesaikan dua bendungan Sukahami dan Cimahi, serta melakukan rehabilitasi hutan.

"Di Jakarta ada 14 sungai, Pasanggarahan, Buaran, Sunter, dan lain-lain."

"Semuanya perlu dilebarkan. Semuanya mesti satu visi sekarang," papar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Menurut Jokowi, masterplan penanganan banjir untuk Jakarta sudah ada dan tidak perlu lagi memunculkan ide-ide baru.

"Masterplan udah ada, sungai semua dilebarkan."

"Harus dilabarkan, teknisnya mau normalisasi atau naturalisasi silakan, tapi dilebarkan, semua sungai itu yang tengah," ujar Jokowi.

Sedangkan di bagian ujung, kata Jokowi, perlu memperbanyak waduk-waduk dan pompa pembuangan, karena nanti berhadapan dengan banjir rob.

"Pembagian tanya Kementerian PUPR, pembangunan bertahap tapi harus segera dilakukan."

"Dulu dibangun Banjir Kanal Barat, Kanal Timur, normalisasi Ciliwung, Pasanggrahan, silakan yang penting segera dikerjakan di lapangan," tutur Jokowi.

Baca: Update Lokasi Titik Banjir di Jakarta dan Sekitarnya hingga Jelang Siang Ini

Kata menteri

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta Pemprov DKI Jakarta menjalankan program naturalisasi Sungai Ciliwung, untuk mencegah luapan air ke permukiman.

"Buat saya mau naturalisasi, mau normalisasi, dikerjakan gitu."

"Jangan tidak dikerjakan," tutur Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

 Menteri PUPR Jamin Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Bebas Banjir dan Kebakaran Hutan

Menurut Basuki, naturalisasi maupun normalisasi hanya namanya yang berbeda, tetapi implementasinya tetap saja membutuhkan pelebaran sungai.

"Mau naturalisasi atau normalisasi pasti butuh melebarkan sungainya. Kalau tidak dilebarkan gimana?" Tanya Basuki.

"Jadi pelebaran iya kan? Kalau beliau sampaikan naturalisasi kayak ada tanaman gitu, desainnya tidak beton, cuma ditutup gebalan rumput," sambung Basuki.

Basuki menjelaskan, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyepati melebarkan Sungai Ciliwung dengan melaksanakan tugasnya, yaitu pembebasan lahan.

"Dari dulu ada (kesepakatan). Yang penting, untuk wilayah sungai kami bertanggung jawab untuk pembangunannya."

"Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya," paparnya.

 Pagi Tadi Jokowi Diam-diam ke Waduk Pluit, Ini yang Ia Lakukan

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved