PSI Soroti Pengadaan Toa Peringatan Banjir oleh Pemprov DKI: Seperti pada Era Perang Dunia II
Politisi PSI menanggapi soal rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan mengadakan anggaran untuk sistem peringatan banjir.
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan menanggapi soal rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan mengadakan anggaran untuk sistem peringatan banjir.
Pasalnya alat yang digunakan untuk sistem peringatan tersebut adalah pengeras suara atau toa.
August menilai hal tersebut tak efektif untuk dilaksanakan.
• Bahas Demo Banjir, Mardani Ali Sera Kutip Slogan Anies Baswedan: Maju Kotanya Bahagia Warganya
"Untuk mengatasi banjir, perlu dilakukan pengadaan toa, yang mana toa ini akan dipakai lurah-lurah untuk menyampaikan ke warga, RT/RW, untuk bisa mengantisipasi banjir," ujar August seperti dikutip dari KompasTv, Kamis (16/1/2020).
"Justru hal ini menurut saya, tidak efektif dan menghambur-hamburkan APBD atau uang rakyat DKI Jakarta," paparnya.
Menurutnya, ada cara yang lebih efektif dan efisien dalam membangun sistem peringatan dini bencana banjir dibanding menggunakan toa.
Ia mengatakan cara pencegahan banjir lebih baik dilakukan dengan koordinasi antar lembaga terkait, seperti BMKG dengan pemerintah.
"Hal yang terbaik dilakukan adalah, bagaimana supaya dilakukan koordinasi," papar August.
"Baik dari SKPD terkait, mulai adanya warning dari BMKG, dan itu bisa diterima oleh Diskominfo, dan juga bisa disebarkan melalui dinas-dinas terkait BPBD, yang siap-siap menanggulangi bencana."
Sementara itu, politisi PSI lain yang juga anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana meminta Pemprov untuk mengaktifkan kembali aplikasi Pantau Banjir.
