Soal Polemik Anggaran Komputer Rp 128,9 Miliar, Anies Baswedan: Masih dalam Pembahasan

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan tanggapan mengenai polemik soal anggaran komputer dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Rencana anggaran pengadaan komputer Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) tersebut mencapai Rp 128,9 miliar.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta, melalui Gubernur Anies Baswedan mengatakan soal anggaran ini semuanya masih dalam pembahasan.

"Semuanya sekarang dalam pembahasan, biar dibahas antar DPRD," ujar Anies Baswedan, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (9/12/2019).

Menurut Anies, polemik soal anggaran komputer Badan Pajak dan Retribusi Daerah tersebut adalah perdebatan antar anggota DPRD.

"Kan itu perdebatan antar dewan," lanjut Gubernur DKI Jakarta ini.

Dalam daftar anggaran BPRD, anggaran terbesar digunakan untuk pembelian 1 unit komputer mainframe Z14 ZR1 seharga Rp 66,6 miliar.

Anthony membantah telah menyebarkan informasi anggaran tersebut kepada media.

Politisi PSI ini mengaku dirinya hanya mengomentari besaran anggaran tersebut dalam rapat.

"Tentunya saya sangat menghormati setia keputusan Komisi C, kalau memang dirasa saya melanggar etika, silakan saja dilaporkan," ujar Anthony, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (9/12/2019).

"Kalau dirasa saya bertanya melanggar etika ya nggak apa-apa," jelasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Andyka menyebut Komisi C telah sepakat melaporkan Anthony.

"Kita akan lakukan, jadi langkah-langkah politis yang akan kita lakukan adalah kita akan melaporkan ke BK," jelas Andyka, dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (7/12/2019).

Selain melaporkan ke BK, Andyka juga menuturkan pihaknya akan mengambil langkah administratif.

Andyka akan meminta kepada pimpinan partai untuk mengevaluasi Anthony di Komisi C.

Andyka menyebut apa yang dilakukan oleh Anthony adalah untuk cari panggung.

"Jadi menurut saya, kalau dibilang cari panggung, ya cari panggunglah. Melakukan kebohongan publik karena tidak paham, kan seperti itu," terangnya.

Sebelumnya, Anthony mengkritik pengadaan perangkat komputer untuk provinsi DKI Jakarta yang mencapai Rp 128,9 miliar.

Anthony mempertanyakan besaran anggaran dan manfaat komputer yang dianggarkan.

Menurut Anthony, harga yang dikeluarkan tidak sepadan dengan kebutuhan di dalam kantor pajak.

"Makanya saya tanyakan itu ada anggaran yang kurang lebih Rp 128 miliar, yang terdiri sebacanya saya dari website APBD, 1 unit set komputer sekira Rp 60 miliar dan sekira 9 unit apa itu saya kurang paham itu totalnya juga sekira Rp 60," ungkap Anthony.

Karena kejanggalan itu, Anthony kemudian menanyakannya dalam rapat.

"Nah itu makanya saya tanyakan dalam rapat. Itu untuk apa? dan itu isinya apa? saya ini bukan orang teknis komputer yang memahami itu," tambahnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Nanda Lusiana Saputri)