Ombudsman kepada Pemprov DKI: Tarif Jaringan Utilitas Pakai Retribusi Bukan Sewa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) beserta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya dan Jakarta Propertindo (Jakpro) tak mengubah sikapnya untuk mengenakan sewa kepada pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas.

Setelah melakukan kick off meeting sosialisasi Pergub 106 tahun 2019, kini Pemprov DKI mengadakan focus group discussion untuk melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) 8 tahun 1999 tentang jaringan utilitas bisa memuluskan rencana pengenaan sewa bagi pelaku usaha yang menggunakan sarana terpadu utilitas.

Menanggapi hal itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, pengenaan tarif yang dibebankan itu berupa retribusi daerah, bukan sewa.

Hal itu mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas

“Pada Pasal 8 di Perda tersebut sangat jelas disebutkan bahwa pemakaian ruang tanah dan penempatan jaringan utilitas sementara dan pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu milik pemda dikenakan retrebusi daerah, bukan sewa,” kata Teguh kepada wartawan, Minggu (8/12/2019).

• Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Dibuka Untuk Umum Secara Gratis Pada 20 Desember 2019

• Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Snow World Revo Town Bekasi Hadirkan Patung Es Nuansa Natal

Teguh mengatakan, tarif retribusi cenderung lebih rendah dibanding pemerintah, menariknya memakai skema sewa.

Alasannya, mekanisme sewa lebih condong melihat kepentingan bisnis dibanding, sistem retribusi daerah.

“Tidak boleh B to B (business to business/ antar bisnis). Jadi, ini sudah ada dugaan mal administrasi yang dilakukan Pemda DKI dan BUMD," ucapnya.

"Karena Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 tahun 2019 tidak mengacu kepada Perda Nomor 8 tahun 1999,” ujarnya lagi.

Menurut Teguh, sarana terpadu utilitas menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 pada Perda 8 tahun 1999.

Ombudsman khawatir jika Pemprov DKI terus ngotot memaksakan kehendaknya mengenakan tarif sewa kepada penyelenggara layanan utilitas publik, maka ujungnya pelayanan publik akan tergangu.

Oleh karena itu, agar pelayanan publik tidak tergangu seharusnya Pemprov DKI menerapkan sistem retribusi, sehingga pemerintah justru dinilai mempertimbangkan kepentingan publik.

• 3.000 Penyandang Disabilitas Beraksi Gerak Jalan Santai dan Sehat dan TangCity Mall Tangerang

• Antisipasi Musim Hujan, Ini Beberapa Titik Genangan di Jakarta Timur

Jika tarifnya memakai sistem B to B dikhawatirkan berimplikasi pada pelayanan publik yang selama ini memakai jaringan utilitas seperti telekomunikasi, internet, listrik dan sebagainya.

“Sebenarnya boleh saja bila DKI menunjuk BUMD untuk membangun jaringan utilitas terpadu, tapi tetap saja biaya yang dipungut dari pelaku usaha penyedia jaringan utilitas tersebut berupa tarif retribusi,” katanya.

“Tarif retribusi itu harganya juga sudah standar dan dibakukan di dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dan masuk ke kas daerah,” ujarnya lagi.

Akibat kegaduhan yang berpotensi mal administrasi, maka dalam waktu dekat Ombudsman DKI akan segera memanggil Pemprov DKI dan BUMD.

Teguh memastikan bahwa pihaknya bakal meminta klarifikasi dari Pemprov DKI terkait polemik tarif tersebut.

“Karena kegaduhan ini menyangkut layanan kepada publik, Ombudsman akan memprioritaskan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Pemprov DKI beserta jajaran BUMD-nya,” ucapnya.

• Jambret Tas Karyawati di Tanjung Priok Jakarta Utara, Dua Pemuda Diringkus Polisi

• Kiky Saputri Bisa Terkenal Gara-gara Bully Menteri, Prabowo Subianto Bakal Jadi Sasaran Berikut

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga keberatan bila Pemprov DKI mengenakan sewa jaringan terpadu utilitas, dibanding tarif retribusi.

Menurut Pandapotan Sinaga, dua BUMD pengelola jaringan utilitas tersebut harus melibatkan pelaku usaha penyedia layanan publik dalam menentukan tarif sewa jaringannya sehingga tidak merugikan masyarakat.

“Kami mendorong agar tarif sewa yang mahal tersebut ditinjau ulang dan disosialisasikan kembali,” kata Pandapotan.

Penetapan sewa yang dilakukan oleh BUMD tersebut harus dilakukan secara seksama dan hati-hati.

Jika tidak, kata dia, bisa memicu efek domino kepada konsumen yang tak lain adalah warga Jakarta ketika tarif sewa yang dibebankan terlampau tinggi.

“Jika terbebani dengan tarif yang begitu tinggi maka pemilik jaringan ini tentu akan membebani kembali warga sebagai konsumennya. Dampak-dampak seperti ini yang perlu dipertimbangkan,” ujarnya.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, jaringan kabel udara memang tidak diperkenankan lagi sehingga harus dipindahkan ke dalam tanah.

Dalam penataan SJUT, Pemprov DKI telah menunjuk BUMD.

Bahkan PT Jakpro telah mengadakan focus group discussion (FGD) kepada para perusahaan di sektor jaringan utilitas.

Jakpro melakukan sosialisasi Pergub DKI Jakarta Nomor 106 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas.

“Untuk Jakpro sudah mengusulkan tiga tarif, pertama di kisaran Rp 13.000 sampai Rp 17.000 per meter setahun, kedua Rp 25.000 sampai Rp 27.000 per meter dan ketiga Rp 50.000 sampai Rp 70.000. Itu baru usulan, karena saat FGD akan dicari format harga yang wajarnya,” kata Hari. 

Penulis: Fitriyandi Al Fajri

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul: Ombudsman Ingatkan Pemprov DKI Jakarta, Tarif Jaringan Utilitas Pakai Retribusi Bukan Sewa