Ahok Masuk BUMN, PA 212 Sebut Belum Berencana Gelar Aksi Penolakan
Novel Bamukmin memastikan PA 212 belum ada rencana untuk turun ke jalan menolak Ahok sebagai salah satu pimpinan BUMN.
lihat foto
Salah satunya Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak Ahok menjadi bos PT Pertamina (Persero).
"BUMN jelas milik negara untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, kalau sudah rakyat menolak (pemerintah,-red) untuk segera menarik sikapnya untuk menjadikan Ahok sebagai pimpinan di BUMN," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).
Dia mengungkapkan, apabila pemerintah tetap mempercayakan kepada Ahok memimpin salah satu perusahaan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak.
"Karena, kalau dipaksakan sangat mengancam keutuhan bangsa dan anjloknya ekonomi bangsa," tambahnya.
Airlangga Hartanto Sebut Ahok Perlu Mundur dari Parpol
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartanto menyatakan Ahok perlu mundur dari partai politik jika akan menjabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya, posisi komisaris di BUMN sebelumnya sudah banyak diisi oleh tokoh masyarakat dan hal itu bukan suatu hal baru.
Ia menambahkan jika menjadi komisaris akan mengelola dana perusahhan terkait.
"Kalau sudah duduk biasanya kader (parpol, red) akan mengundurkan diri dari partai politik."
"Seperti beberapa waktu lalu, ada tokoh Golkar menjadi komisaris dan di saat bersamaan, mereka juga mundur dari DPP," ungkapnya dilansir melalui Youtube Kompas TV, Sabtu (16/11/2019).
Ahok Tetap jadi Kader PDIP
Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan akan tetap menjadi anggota partai PDI-P jika nanti masuk ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya yang dilarang menduduki jabatan BUMN itu adalah pengurus partai dan anggota dewan.
"Kalau secara peraturan yang tidak boleh itu pengurus partai atau anggota dewan, sayakan hanya kader," ujarnya dilansir YouTube KompasTV, Jumat (13/11/2019).
Baca: Sederet Tokoh yang Tolak Ahok Masuk BUMN, Rizal Ramli Sebut Hanya Akan Tambah Masalah
Baca: Perjalanan Penuh Liku Ahok hingga Digadang jadi Bos BUMN, Kini Punya Harta Kekayaan Rp 25,6 Miliar
Baca: Ada Kelompok yang Menolak Ahok Pimpin BUMN, Buya Syafii Maarif: Biarkan Saja Jangan Dengar
Ia menambahkan jika PDI-P bukan partai terlarang sehingga dia masih akan tetap menjadi kader partai berlambang banteng tersebut.
