Anies Baswedan Pastikan Pembangunan Besar di Jakarta Tetap Dilakukan Meski Ibu Kota Dipindah

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pembangunan besar di Jakarta akan tetap dilakukan.

Anies Baswedan mengatakan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota tak akan membuat pembangunan di DKI berhenti.

Pembangunan akan terus dilakukan agar berbagai permasalahan yang ada di Jakarta bisa teratasi.

"Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan," kata Anies usai rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

"Karena PR-nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi, masih jadi PR yang harus diselesaikan," kata Anies.

Baca: Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota, Sutopo: Kalimantan Memang Aman dari Gempa, Bagaimana Menurut Anda?

Baca: Ada 3 Alternatif sebelum Jokowi Putuskan Ibu Kota Dipindah ke Luar Jawa

Menurut Anies, Presiden Jokowi juga setuju bahwa pembangunan di Jakarta akan terus berjalan meski Ibu Kota akan dipindah ke Luar Jawa.

Hal itu ditegaskan Presiden di dalam rapat.

"Jadi tadi dalam pertemuan ini Presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai Ibu Kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta. Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus," kata dia.

Apalagi, Jakarta juga akan tetap menjadi pusat bisnis apabila nantinya Ibu Kota sudah berpindah.

Jadi, yang dipindahkan ke Ibu Kota baru hanya lah pusat pemerintahan saja.

"Tapi yang menyangkut perdagangan, investasi, perbankan, masih tetap di Jakarta," kata Anies.

Anies sebelumnya memang sempat mengajukan proyek infrastruktur dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana, Selasa (19/3/2019) lalu.

Nilai proposal yang dibawa Anies mencapai Rp 571 triliun.

Baca: Ibu Kota Akan Dipindah, Anies Pastikan Pembangunan Besar-besaran di Jakarta Jalan Terus

Baca: Respons Sekjen PDIP Sikapi Soal Pemindahan Ibu Kota Negara ke Luar Pulau Jawa

"Proposal yang dibawa (Pemprov DKI) Jakarta disetujui. Bahwa diperlukan anggaran sebesar Rp 571 Triliun," kata Anies usai menjajal kereta moda raya terpadu (MRT) bersama Jokowi di Stasiun Bundaran HI, Selasa siang.

Dalam sidang pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan rincian dari sembilan infrastruktur yang didukung olehnya.

Berikut infrastruktur yang dimaksud:

- Pengembangan jaringan rel kereta moda raya terpadu (MRT) menjadi 223 kilometer senilai Rp 214 triliun

- Pengembangan jaringan rel kereta light rail transit (LRT) menjadi 116 kilometer senilai Rp 60 triliun

Baca: Catatan Anggota Komisi II DPR Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa

Baca: Menurut Bappenas, Pemindahan Ibu Kota Butuh Dana Rp 466 Triliun

- Pengembangan panjang rute Transjakarta menjadi 2.149 kilometer senilai Rp 10 triliun

- Pembangunan jaringan rel elevated looplinesepanjang 27 kilometer senilai Rp 27 triliun

- Penyediaan permukiman hingga 600.000 unit (fasilitas pembiayaan 30 persen) senilai Rp 90 triliun

- Peningkatan cakupan air bersih hingga 100 persen penduduk DKI senilai Rp 27 triliun

- Peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81 persen penduduk DKI senilai Rp 69 triliun

- Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20.000 unit senilai Rp 4 triliun

- Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp 70 triliun

Baca: Ini Kriteria Kawasan yang Layak Jadi Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta Versi Pemerintah

Baca: Bappenas Bilang, Pemindahan Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta Akan Gunakan 4 Skema Pembiayaan

(Kompas.com/Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ibu Kota Akan Dipindah, Anies Pastikan Pembangunan Besar-besaran di Jakarta Jalan Terus".