Koalisi Pejalan Kaki Protes Trotoar di DKI Jakarta Dijadikan Lokasi Sementara PKL
Selain menghilangkan hak pejalanan kaki, kendaraan para pengunjung lokasi itu parkir di sembarang tempat.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi pedagang kaki lima atau PKL dengan ditempatkan dalam bentuk lokasi sementara atau loksem di atas trotoar atau fasilitas umum menimbulkan masalah lain.
Penempatan pedagang kaki lima di trotoar mengabaikan hak pejalan kaki untuk menggunakan trotoar.
Warga Jalan Setiabudi Tengah, Jakarta Selatan, sempat mengeluhkan keberadaan lokasi pedagang kaki lima di lokasi sementara JS 01 yang berada di depan rumahnya.
Keberadaan puluhan pedagang kaki lima di sana dianggap mengganggu ketertiban.
Selain menghilangkan hak pejalanan kaki, kendaraan para pengunjung lokasi itu parkir di sembarang tempat.
Lokasi sementara itu dikelilingi kawasan permukiman antara lain Aston at Kuningan Suites, Four Seasons Residence, hingga Hotel The St Regis. Belum lagi perkantoran dan usaha lainnya.
Baca: Trotoar di Depan Kejari Jakbar yang Seharusnya untuk Pejalan Kaki Malah Jadi Lahan Parkir Motor
Kemudian, lokasi sementara JS48 di trotoar di sepanjang Jalan Kuningan Madya, tepatnya di samping Menara Imperium juga banyak diprotes di media sosial lantaran dianggap berada di lokasi yang tidak semestinya.
Di lokasi lain, JS33 di Jalan Halimun, ruang bagi pejalan kaki juga tetap diserobot PKL.
Padahal, sudah ada ubin kuning di trotoar itu yang dipasang sebagai penanda batas.
Ruang yang ada digunakan untuk menaruh bangku, pot tanaman, dan barang-barang lainnya. Padahal, kawasan tersebut ramai pejalan kaki.
Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Jakarta Selatan Shita Damayanti belum bisa dimintai tanggapan soal penempatan pedagang kaki lima itu, Rabu (19/12/2018).
Baca: 5 Tips Aman Liburan ke Jepang untuk Female Traveler, Perlu Hati-hati saat Berjalan di Trotoar
Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, mengingatkan, penyerobotan trotoar untuk tempat berjualan bisa terancam pidana.
"Dia baca UU Lalu Lintas enggak? Jangan sampai Dinas UKM kena pidana. Ini kecerobohan karena jelas-jelas mengambil ruang publik," kata Alfred.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas mengatur soal hak dan kewajiban pejalan kaki. Pasal 131 berbunyi, "(1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain."
Pasal 132 juga mengamanatkan hal yang sama, bunyinya, "(1) Pejalan Kaki wajib: a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi."
"Kalau misalnya pejalan kaki tidak jalan di trotoar terus kecelakaan, yang dipidana siapa? Pejalan kakinya? Pengendaranya? Pedagang kaki limanya?" tanya Alfred.
Selain UU Lalu Lintas, Alfred juga menyebut Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum. Pasal 25 berbunyi, "(1) Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima. (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pembuatan lokasi binaan PKL di sejumlah lokasi di Jakarta sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu dengan berpedoman dengan surat keputusan wali kota.
Penempatan pedagang kaki lima dalam satu sentra ini dianggap sebagai upaya penataan sekaligus pendataan PKL yang sebelumnya tersebar tak teratur.
Di dalam aturannya, pembuatan lokasi binaan di trotoar harus menyisakan ruang untuk pejalan kaki.
Alfred bilang, sudah saatnya Gubernur Anies Baswedan kembali mengkaji kebijakan ini bukan meneruskannya.
"Harus ada kajian mendalam soal penataan PKL. Jangan sampai akomodasi semua tapi labrak aturan sana sini. Jangan sampai Jakarta kehilangan image sebagai kota barometer dalam berbagai hal," katanya
Penulis: Feryanto Hadi
