Pengamat: Isu Reklamasi Jadi Alat Politik Turunkan Pamor Joko Widodo
Penghentian reklamasi hanya akan membuat investor berpikir ulang untuk menempatkan dananya di Indonesia.
Editor:
Hendra Gunawan
lihat foto
Warta Kota/Alex Suban
Inilah suasana Pulau Reklamasi G, di seberang Pluit, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Proyek reklamasi di pulau ini distop oleh Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani sampai terpenuhnya seluruh perintah yang diwajibkan kepada perusahaan termasuk melakukan perubahan dokumen dan ijin lingkungan. (Warta Kota/alex suban)
Selain itu, kebijakan tersebut akan menjadi ironi di tengah Indonesia yang baru saja menyandang predikat layak investasi (investment grade). Penghentian reklamasi hanya akan membuat investor berpikir ulang untuk menempatkan dananya di Indonesia.
Preseden ini berpotensi mengganggu pencapaian target investasi pemerintah tahun ini sebesar Rp 678,8 triliun, sehingga berimbas pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah maka pamor pemerintahan Joko Widodo pada 2019 juga berpotensi ikut turun.
