Reklamasi Pantai Jakarta
Amien Rais Ungkap Modus Dugaan KKN Ahok di Proyek Reklamasi
"Ini kita dibodohi oleh Ahok yang membawa-bawa kebijakan transaksional tertutup untuk didukung, tapi jauh dari prinsip tata kelola yang baik."
Editor:
Choirul Arifin
Kebijakan Ahok dalam pembangunan instrastruktur tanpa APBD sangat tidak transparan, berlangsung tanpa tender, dan hanya menguntungkan oligarki penguasa pengusaha.
Kebijakan itu, kata Amien Rais, amat gawat dan melanggar aturan.
Di luar negeri, gubernur yang melakukan kebijakan seperti ini, bisa langsung habis di pengadilan.
"Jadi, saya pikir, ini sangat mendesak dibuka ke publik, supaya jelas, jika ada pelanggaran dan sarat dugaan KKN, untuk segera diseret ke pengadilan," kata Amien Rais.
Ahok pun diduga terlibat dalam kasus-kasus Taman BMW dan lahan RS Sumber Waras yang merugikan Pemda DKI.
Begitu pula dengan kasus penggunaan Dana CSR yang dijalankan oleh Ahok Center secara tertutup dan lebih banyak untuk kepentingan sendiri.
Ternyata, kata Amien Rais, Ahok pun masih meninggalkan utang kasus-kasus dugaan korupsi saat masih tinggal di Belitung Timur, yang saat itu justru dipetieskan karena berbagai lobi yang mengangkangi hukum.
"Oleh karena itu, masyarakat, kita semua rakyat Indonesia harus menuntut agar aparat penegak hukum dan pemerintah mengusut tuntas kasus-kasus dugaan korupsi Ahok. Jangan berpikiran bahwa selama ini, saya berkeberatan pada Ahok karena masalah SARA," katanya.
Karena, menurut Amien Rais, tuntutan ini bukan SARA, tapi Ahok sangat patut diduga terlibat KKN, merugikan negara, dan menguntungkan diri sendiri dan segelintir konglomerat.
"Indikasi dugaan korupsi serta kebijakan-kebijakan Ahok yang tidak sesuai UU serta merugikan negara ini harus dipertanggungjawabkan," katanya.
Kemudian, kata Amien Rais, jika Presiden Jokowi cukup cerdas, maka beliau harus bisa memahami bahwa kekalahan Ahok di Pilkada DKI adalah kekalahan Jokowi.
"Jadi, jika Jokowi memang bukan bagian dari oligarki yang melingkupi dugaan KKN Ahok, maka presiden perlu proaktif mendorong diusut tuntasnya kasus-kasus tersebut. Dengan demikian, nama baik presiden secara tidak langsung terklarifikasi dari berbagai rumor buruk yang selama ini beredar dan ujungnya justru memperoleh apresiasi dari rakyat," katanya.
Penulis: Gede Moenanto Soekowati, Warta Kota