APWJ Harap Teguh Santosa Pikirkan Buruh dan Warga Miskin Tak Sekedar Bangunkan Rusun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kalangan pekerja dan buruh Jakarta mengapresiasi dan mendukung wacana pencalonan Teguh Santosa sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Wartawan senior ini dinilai memiliki komitmen yang besar terhadap persoalan kebangsaan dan perkotaan, khususnya yang terkait dengan kehidupan masyarakat kelas pekerja.

Hal itu disampaikan Kordinator Aliansi Pekerja Warga Jakarta (APWJ) Tri Sasono dalam keterangan yang diterima redaksi Tribunnews.com.

APWJ terdiri dari organisasi pekerja lintas sektor di Jakarta yang berasal dari BUMN, industri, pertokoan, dan pekerja sektor informal.

Tri Sasono mengatakan, bagi pihaknya Teguh Santosa bukanlah sosok yang asing.

Media yang dipimpin Teguh Santosa dikenal sebagai salah satu media nasional yang selama ini memberikan perhatian khusus pada berbagai persoalan yang dialami warga Jakarta, khususnya kaum pekerja.

Juga dikatakan Tri Sasono, pilihan calon gubernur DKI Jakarta semakin terbatas, terutama setelah kasus suap reklamasi pantai Jakarta dan Panama Papers muncul ke permukaan.

Beberapa sosok muda yang tadinya mereka harapkan dapat menjadi motor perubahan Jakarta, ternyata menjadi bagian dari persoalan yang dialami masyarakat Jakarta.

“Sebagai pekerja di sektor media, Teguh sangat mengerti persoalan di Jakarta, khususnya kelas buruh yang tinggal dan menjadi warga Jakarta,” ujar Tri Sasono yang juga merupakan Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu.

“Selama Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) memimpin Jakarta, nasib kelas pekerja tidak pernah diperhatikan. Justru daya beli pekerja semakin turun draktis."

"Nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta masih di bawah tetangga, seperti Bekasi dan Tangerang,” masih kata Tri Sasono lagi.

Masih menurut Tri Sasono, Pemprov DKI Jakarta hingga kini masih lebih memperhatikan warga Jakarta kelas menengah.

Pemprov DKI Jakarta terlihat hanya fokus memperbaiki sarana drainase dan saluran sungai serta waduk untuk membuat pemukiman mewah tidak terkena banjir.

SK Gubenur DKI Jakarta tentang izin reklamasi pantai utara Jakarta tanpa menunggu perda mengenai zonasi juga membuktikan Gubernur Ahok hanya memperhatikan kawasan hunian mewah bagi warga Jakarta kelas atas.

“Sedangkan buruh dan warga miskin Jakarta cukup diberi rumah susun sewa itu pun tidak banyak dibangun semasa Ahok memerintah,” sambungnya.