Keluh Kesah Pejabat 'Korban' Ahok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, telah melakukan demosi atau penurunan jabatan sebanyak 201 pejabat.

Para pejabat yang pernah menduduki kursi eselon IV hingga eselon II itu, kini distafkan, dan berdayakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, bahwa demosi dilakukan untuk mendapatkan kualitas pegawai yang lebih baik.

Basuki Tjahaja Purnama memang selalu menindak bawahannya dan tidak segan mencopot siapa saja di DKI Jakarta, sehingga dijuluki tukang pecat.

Basuki dinilai hanya orang yang mau mendengar gosip, laporan sepihak, fitnah, tidak benar, tapi semua dijadikan dasar pemecatan, sehingga tidak heran, pejabat gusar dan mengecam tindakan bos mereka, yang dianggap konyol itu.

Warta Kota pun mencoba mewawancarai para pejabat yang telah didemosi tersebut, di Kantor Badan Diklat, Jalan Abdul Muis, Tanahabang, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2015).

Mereka mengungkapkan keluh kesahnya selama bekerja dibawah kepemimpinan Ahok.

Pantauan Warta Kota, kantor tersebut berada di gedung yang sama dengan Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.

Namun, kantor tersebut berada di lantai enam. Tampak sebuah papan tenis meja berada di depan pintu masuk.

Sementara, di dalam kantor tersebut, terdapat para pejabat yang telah didemosi pada bulan Juli 2015 lalu. Mereka mengenakan seragam Korpri berwarna biru.

Seperti, Joko Kundaryo (mantan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan), Agus Priyono (mantan Kepala Pekerjaan Umum Tata Air), Benjamin Bukit (mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi), Nandar Kusnandar (mantan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman), serta pejabat eselon II, III, dan IV.

Mereka tampak lebih santai dengan pekerjaannya sekarang. Beberapa tampak berbincang-bincang, sedangkan lainnya bersiap-bersiap untuk mengikuti sebuah pelatihan.

Penilaian

Salah satu mantan pejabat, mengatakan, bahwa saat ini pola kerja yang diterapkan oleh Ahok kerap hanya melihat hasil. Ahok tidak melihat sebuah proses yang harus dilakukan pada salah satu program kerja. Penilaian kerja pun pada akhirnya menjadi rancu.

"Sebuah program kerja, untuk mewujudkannya perlu proses yang cukup panjang. Karena keterkaitan dengan aturan dan hukum. Tapi, kadang Pak Gubernur tidak mau melihat itu. Dia hanya meminta hasilnya saja tanpa mau melihat proses. Bahkan kadang menabrak aturan karena tidak ada payung hukumnya. Tapi kita terpaksa melakukannya," kata salah satu mantan pejabat yang enggan menyebutkan namanya tersebut.

Apalagi, lanjutnya, Ahok juga kerap mengabaikan prestasi yang telah dilakukan oleh pejabat. Sistem yang diterapkan tidak boleh ada sedikit pun kesalahan yang dilakukan.

"Padahal banyak prestasi yang saya lakukan. Sehebat apapun pekerjaan yang kita lakukan, tapi ketika ada kesalahan sedikit saja, jabatan langsung diturunkan. Lagipula kita kerja tiga sampai enam bulan bisa dapat apa sih, kan proses pengerjaannya itu panjang," katanya.

Namun, pejabat lainnya, menganggap wajar hal tersebut. Pasalnya, Ahok sebagai pimpinan tertinggi di Pemprov DKI.

"Jangankan kita yang cuma jadi pegawainya, Partai Gerindra saja yang mengusung dia jadi Wagub DKI, bisa seenaknya 'dimentahkan,' apalagi kami," kata pejabat lainnya.

Tak hanya itu, kata pejabat eselon Iainnya, Ahok juga kerap langsung memvonis kesalahan pegawainya. Yaitu tidak mendengarkan penjelasan dari pegawainya terlebih dahulu.

"Ahok selalu langsung main tembak pegawainya, main pecat, tukang pecat, kalau dia nilai, ada kesalahan. Padahal, tidak selalu yang informasi didengarnya benar. Sialnya, dia tidak mau melakukan kroscek terlebih dahulu, tapi langsung menyalahkan pegawainya," katanya.

Ia pun menyarankan agar para pejabat yang baru dilantik bisa mengantisipasi hal tersebut.

"Kalau mau berdebat dengan Ahok jangan di forum atau rapat. Karena Ahok tidak akan mendengarkan apa yang akan kita sampaikan untuk membantah. Tapi harus bertemu langsung dan menjelaskannya," katanya.

Sedangkan pejabat lain, berseloroh, bahwa saat ini, pejabat sedikit bernapas lega, dengan perginya sang Gubernur ke Rotterdam, Belanda, untuk meninjau tata air dan reklamasi di sana.

"Saya yakin, sekarang pejabat sedang bernapas lega, karena Gubernur lagi ke Belanda. Jadi aman sampai Kamis nanti, hahah," kata seorang pejabat berseloroh.

Perkaya Kualitas Diri

Sementara itu, Joko Kundaryo, mengambil tanggapan positif atas distafkan dirinya. Menurut Joko, saat ini, ia lebih banyak belajar di Badan Diklat.

"Sekarang saya, istilahnya sekarang lagi, 'ngecharge' diri saya. Memperkaya diri dengan belajar di sini," kata Joko.

Setiap hari, ia lebih banyak melakukan pengembangan diri melalui berbagai kegiatan. Seperti dengan menjadi moderator, pengajar, atau bedah buku.

"Kami di sini juga sering mendapatkan pelatihan, seperti pembangunan karakter. Selama jadi Kadis kan kami fokus pada program kerja. Tapi di sini, kami istirahat sebentar, untuk menambah ilmu yang akan diterapkan nanti," kata mantan Kadis KUMKMP DKI itu.

Sementara, Agus Priyono, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Air, mengatakan, bahwa saat ini, ia bisa beristirahat sejenak. Ia lebih banyak belajar dan menambah berbagai pengetahuan khususnya pada bidang tata air.

"Selama jadi Kadis, yang kami pikirkan masalah operasional, tapi peningkatan diri dari segi pengetahuan terbatas. Nah di sini, kami fokus untuk belajar dahulu. Seperti bedah buku, evaluasi SK Gubernur, sekarang sedang mengerjakan evaluasi TKD (tunjangan kinerja daerah)," katanya.

Agus pun mengaku, saat ini belum siap untuk kembali menjabat. Pasalnya, ia masih membutuhkan waktu untuk menambah ilmu pengetahuannya dengan belajar di Badan Diklat tersebut.

"Sekarang lebih tenang. Pas jadi Kadis kan, pagi-pagi kan pasti sudah ada dua sampai lima BBM (BlackBerry Messenger) dari Pak Gubernur, untuk masalah kerjaan. Belum lagi sibuk koordinasi dan telepon berdering dari sana-sini. Sekarang sudah sepi, jadi lebih santai dan bisa lebih fokus belajar," kata Agus sambil tersenyum.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Agus Suradika, mengatakan, bahwa sampai saat ini terdapat 201 pejabat yang didemosi.

Sebanyak 39 orang pada pejabat eselon II, lalu 54 orang pejabat eselon III, dan 108 pejabat eselon IV.

"Teman-teman kita, senior-senior kita, tentu saja memiliki kesempatan untuk menjabat lagi. Saat ini, sedang memperkuat badan diklat dalam pengembangan diri. Mulai jadi moderator, mendesain pembelajaran diklat, dan lainnya," katanya.

Agus Suradika, mencontohkan seperti Saptasari Ediningtyas, mantan Kepala Dinas Kebersihan yang kini kembali menjabat, dengan menjadi Kepala Arsip dan Perpustakaan Kepulauanseribu. Sedangkan, pejabat lainnya, Irvan Amtha, yang menjabat pada Dinas PU Tata Air.

Menurut Agus, pejabat saat ini, memang harus siap menerima promosi, rotasi, mutasi, dan demosi.

Apalagi sistem jabatan ular tangga yang diterapkan oleh Ahok. Yaitu pejabat harus siap naik dan turun pangkat kapan saja, sesuai dengan hasil kerjanya.

"Saat ini ada 201 pejabat yang didemosi. Untuk eselon II akan melakukan pendidikan di Badan Diklat. Sedangkan eselon III dan IV, akan disebar ke beberapa dinas seperti Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, Dinas Kebersihan, dan Dinas Pertamanan dan Pemakanan. Jadi semua masih punya kesempatan, asalkan, mereka masih punya semangat untuk maju. Saat ini, kami masih punya nominator 100 pejabat eselon II," katanya. (Mohammad Yusuf)