Kapolda Baru Yakin Mampu Menekan Jumlah Kriminalitas di Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai kota Megapolitan, segala bentuk kejahatan ada di ibukota Jakarta. Menyadari hal ini, Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Dwi Priyatno yang baru saja dilantik, yakin dan optimistis, pihaknya bisa menekan jumlah angka kriminalitas di Jakarta yang cukup tinggi.

Menurutnya pengalamannya sebagai Kapolda Jawa Tengah di mana ia berhasil menurunkan angka kejahatan di sana akan menjadi bekal utamanya. Walau diakuinya Jakarta memiliki karakteristik berbeda dengan Jawa Tengah dan daerah lainnya, sehingga cara dan pendekatannya akan berbeda.

"Permasalahan antara Polda Metro Jaya dengan Polda Jawa Tengah, sangat berbeda, dengan karakteristik permasalahan yang berbeda pula," katanya usai serah terima jabatan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (18/3/2014).

Menurutnya di Polda Jateng, ia berhasil menurunkan angka kejahatan, dengan pendekatan kearifan lokal ke masyarakat, yang dilakukannya sejak awal menjabat.

"Saya bisa menurunkan 12 persen kejahatan dari 19 ribu menjadi sekitar 17 ribu kasus di Polda Jateng. Sementara di sini, jumlah kejahatannya tiga kali lipat dari Polda Jawa tengah. Tentunya kearifan lokal setiap daerah berbeda-beda, dan itu menjadi salah satu cara utama untuk mengatasinya," kata Dwi.

Menurutnya dengan kebudayaan berbeda, maka setiap daerah memiliki karakter masing-masing, dan hal itu akan menciptakan cara tersendiri bagi polisi untuk menurunkan angka kriminalitas di setiap daerah.

Dwi mengaku, sudah mendapat informasi terkait kasus-kasus kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian di Polda Metro Jaya. Di antaranya kejahatan konvensional dan kejahatan jalanan serta kasus narkoba. Untuk mengatasinya, yang utama kata Dwi adalah dengan menurunkan anggotanya untuk selalu hadir di tengah masyarakat.

"Sehingga adanya polisi di tengah masyarakat, baik seragam maupun tidak berseragam, dapat memberikan rasa aman di tengah masyarakat," ujarnya.

Mengenai kasus yang masih berjalan dan dalam penyelidikan, Dwi memastikan hal itu akan tetap diproses.

"Selama tidak kadaluarsa, itu masih menjadi tanggung jawab polisi. Walaupun kemampuan pemerintah memberikan anggaran masih kurang dibandingkan dengan kasus yang terjadi, namun tetap kita laksanakan," paparnya.

Menurutnya nanti akan digelar, mana kasus yang faktanya bisa terungkap dan mana kasus yang memang tidak bisa terungkap.

"Jadi tidak berhenti, kecuali memang tidak ada bukti, ya memang harus SP3 atau terhentinya penyidikan," papar dia.

Dwi mengaku akan melaksanakan visi misi Polda Metro Jaya yang sudah ada saat ini. "Kita tidak perlu merubah, karena itu masih relevan," ujarnya.

Menurutnya dalam visi misi itu ada 13 program Polri dan ada beberapa program prioritas. Selain itu, katanya, beberapa program unggulan mantan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Putut Eko Bayuseno seperti, program polisi siswa, polisi cilik dan Babinkamtibmas akan dievaluasi lagi walau dianggap cukup baik saat ini.

"Akan dikaji lagi dan dievaluasi mana yang memang perlu ada percepatan-percepatan," kata dia.