Konser Lady Gaga
Larang Lady Gaga Konser, Polri Tidak Percaya Diri
Polri sedang menunjukkan sikap gamang terkait pelarangan konser Lady Gaga
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menganggap institusi Polri, sedang menunjukkan sikap gamang terkait pelarangan konser Lady Gaga yang sedianya akan diadakan di Gelora Bung Karno, 3 Juni mendatang.
Apalagi, pelarangan itu, dilakukan setelah ada ancaman oleh salah satu ormas.
Atas ancaman ormas tertentu, kata TB Hasanuddin, akhirnya Polri memutuskan melarang pertunjukan Lady Gaga di Jakarta. Terlepas dari suka atau tidak suka terhadap pertunjukan itu, keputusan Polri telah menunjukan sikapnya.
"Keputusan itu menunjukan Polri gamang melaksanakan tugas pokoknya. Jadi tidak percaya diri ketika dihadapkan dengan sekelompok orang atau ormas yang ingin memaksakan kehendaknya. Kasus ini juga jadi preseden buruk terhadap penegakan hukum diseluruh wilayah NKRI," ujarnya, Rabu (16/5/2012).
Artinya, katanya lagi, masyarakat sudah semakin tak percaya terhadap aparat ketika aparat mudah didikte siapapun. Hal ini juga menunjukkan negara telah gagal menjaga semangat pluralisme di republik ini.
"Seni adalah seni harus dipandang sebagai karya, andaikan ada yang kurang diterima oleh sebagian masyarakat, selesaikanlah dengan cara bermartabat," TB Hasanuddin menyarankan.
"Dan bukan dengan cara ancaman, intimidasi, atau tindakan kekerasan . Semoga ini menjadi pembelajaran yang baik untuk Polri kedepan," katanya lagi.
Sebelumnya, pasca melarang Konser Lady Gaga dilakukan di Jakarta, Polda Metro Jaya mempersilakan bila Lady Gaga menyelenggarakan konser di luar Ibu Kota.
"Silakan saja jika ingin dipindahkan ke tempat lain, yang jelas jika dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro saya tetap tidak memberikan rekomendasi," tegas Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Untung S Rajab, Rabu (16/5/2012) di Mapolda Metro Jaya.
Dijelaskan Untung, dirinya mempersilakan jika pelaksanaan konser tersebut mau dipindahkan ke daerah tertentu seperti di daerah Bali, lantaran di sana masih mungkin diselenggarakan.
"Rekomendasi itu tidak dikeluarkan bukan hanya karena masalah keamanan dan potensi ricuh, tapi juga karena pertimbangan melindungi budaya bangsa Indonesia yang masih menjunjung tinggi budaya ketimuran," kata Untung.
