Bawaslu: Pemilu Jujur Lahirkan Pemimpin yang Dipercaya Publik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perwakilan dari Bawaslu Provinsi Riau Amirudin Sijaya mengatakan Pemilu 2024 harus berjalan tanpa kecurangan.

Pemilu yang jujur, menurut Amirudin, akan menghadirkan pemimpin yang dipercaya rakyat.

"Kami berharap semua stakeholder Pemilu bisa berkomitmen untuk terselenggaranya Pemilu yang bersih, adil dan jujur," katanya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Amirudin Pada diskusi publik bertema  “Pemilu Curang dan Ancaman Disintegrasi Bangsa” yang digelar MPW Pemuda ICMI Provinsi Riau di Dhapu Ava Koffie, Pusat Kota Pekanbaru, Minggu (7/1/2024) malam.

"Sehingga bisa melahirkan pemimpin yang legitimatif yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat," imbuhnya .

Pemilu, kata Amirudin, adalah instrumen satu-satunya dalam negara demokrasi untuk menghasilkan Pemerintahan yang berkualitas.

Dirinya meminta tidak ada pihak yang mengacaukan jalannya Pemilu 2024.

"Jangan sampai pemilu dirusak oleh kepentingan segelintir orang yang memiliki tujuan pragmatis dengan menggadaikan kepentingan dan tujuan megara dan bangsa yang sangat besar," ujarnya.

Pada acara ini Majelis Penguris Pusat Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MPP Pemuda ICMI) membuat survei.

Sebanyak 85,2 persen dari total responden yang diminta tanggapannya menyebutkan bahwa ancaman adanya disintegrasi bangsa jika saja pemilu ini berlangsung curang, tidak adil dan tidak transparan.

Peserta diskusi yang dihadiri berbagai kalangan aktivis Mahasiswa, BEM, Civil Society, Tokoh Masyarakat, Intelektual dan Pemerhati Sosial.

Beberapa pembicara yang hadir dalam diskusi publik tersebut, adalah Prof Anthony Budiawan dan Dr. Ishak Rafif juga senada dengan hasil survey.

Prof Anthony mengungkapkan bahaya laten yang kemungkinan akan dihadapi Indonesia jika nanti Pemilu berlangsung curang.

"Pemilu yang curang adalah bentuk penghianatan terhadap negara dan konstitusi," ungkap Prof Anthony.

Oleh karena itu para pembicara yang merepresentasi tokoh nasyarakat Riau Dr. Chaidir mengharapkan bahwa elemen Negara seperti Tentara, Polisi dan ASN harus memastikan jalannya pemilu dengan jujur.