Pilkada Serentak 2024
Riwayat Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Ditolak SBY-Mega-Jokowi, Kembali Digulirkan Prabowo
Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD sebenarnya sudah bergulir sejak dulu. Tiga presiden RI sebelumnya sebenarnya menolak, tapi kini diusulkan lagi.
Di sisi lain, SBY meminta agar Pilkada secara langsung dilakukan perbaikan mendasar karena disebutnya terbukti banyak penyimpangan.
SBY pun mengusulkan 10 perbaikan mendasar terkait pelaksanaan Pilkada langsung yaitu:
1. Dengan uji publik, sehingga dapat dicegah calon dengan integritas buruk dan kemampuan rendah, tapi maju karena hubungan keluarga semata dengan “incumbent”;
2. Penghematan atau pemotongan anggaran Pilkada secara signifikan, karena dirasakan terlalu besar;
3. Mengatur kampanye dan pembatasan kampanye terbuka, agar hemat biaya dan mencegah benturan antar massa;
4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye, termasuk dana sosial yang sering disalahgunakan. Tujuannya untuk mencegah korupsi;
5. Melarang politik uang, termasuk serangan fajar dan bayar parpol yang mengusung. Banyak yang korupsi untuk menutup biaya pengeluaran seperti ini;
6. Melarang fitnah dan kampanye hitam, karena bisa menyesatkan publik, sehingga perlu diberikan sanksi hukum;
7. Melarang pelibatan aparat birokrasi. Banyak Calon yang menggunakan aparat birokrasi, sehingga sangat merusak netralitas mereka;
8. Melarang pencopotan aparat birokrasi pasca Pilkada, karena yang terpilih merasa tidak didukung oleh aparat birokrasi itu;
9. Menyelesaikan sengketa hasil Pilkada yang akuntabel, pasti dan tidak berlarut-larut. Perlu pengawasan sendiri agar tidak terjadi korupsi; dan
10. Mencegah kekerasan dan menuntut tanggung jawab Calon atas kepatuhan hukum pendukungnya. Banyak kasus perusakan karena tidak puas.
Megawati Sebut Kepala Daerah Dipilih DPRD Kemunduran Demokrasi

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri turut tidak setuju terkait kepala daerah yang dipilih oleh DPRD.
Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut menunjukkan kemunduran demokrasi di era Reformasi.
"Bagi saya yang mengikuti perjalanan republik ini, 20 tahun saya memimpin partai, (pemilihan kepala daerah) dikembalikan ke DPRD, apakah reformasi itu tidak ada lagi?"
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.