Partai yang Setuju Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Golkar, PKB, dan Demokrat

Dia mengungkapkan usulan tersebut perlu direalisasikan demi memperbaiki sistem politik di Indonesia.

"Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita perbaiki sistem politik kita yang berbiaya tinggi," kata Gus Jazil kepada wartawan Jumat (13/12/2024).

Mantan Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, sebenarnya apa yang disampaikan Presiden Prabowo sejalan dengan sikap Fraksi PKB selama ini yang juga mengusulkan perbaikan sistem politik.

"Kami sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya perbaikan sistem politik," ujar Gus Jazil.

Satu di antaranya terkait pemilihan gubernur yang cukup dipilih oleh DPRD. 

Selama ini, kata Gus Jazil, pihaknya mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD provinsi, bukan dipilih langsung oleh rakyat.

Sebab, otonomi daerah sejatinya berada di kabupaten/kota. Selama ini, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi. Jadi, gubernur bisa dipilih DPRD.

"Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota," ucapnya.

PKB juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). 

Selama ini, pileg kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat karena publik lebih fokus pada pemilihan presiden.

"Pilpres dan pileg perlu dipisahkan, sehingga pileg juga mendapatkan perhatian. Jadi pileg dulu baru kemudian pilpres," paparnya.

Legislator asal Dapil Jawa Timur X itu menegaskan bahwa perbaikan sistem politik itu bisa dilakukan melalui revisi paket Undang-Undang Politik yang menggabungkan sejumlah undang-undang, seperti UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU lainnya.

"Kami sangat menyambut baik perbaikan sistem politik ke depan," pungkas Gus Jazil.

Golkar

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar, Sarmuji juga sepakat dengan usulan Prabowo.

Dia setuju dengan usulan Prabowo terkait mahalnya biaya politik ketika pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat.