Pemilu 2024
Ketua PPLN Kuala Lumpur di Persidangan: 81 Ribu Surat Suara Tak Sampai ke DPT
Jumlah surat suara yang tak sampai itu bahkan mencapai lebih dari setengan total DPT, yakni 156.367 orang.
Penulis:
Ashri Fadilla
Editor:
Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur Malaysia, Umar Faruk mengungkapkan adanya 81 ribu surat suara yang tak sampai ke daftar pemilih tetap (DPT).
Jumlah surat suara yang tak sampai itu bahkan mencapai lebih dari setengan total DPT, yakni 156.367 orang.
Akibatnya, 81 ribu surat suara itu dikirim kembali ke alamat PPLN Kuala Lumpur.
"Setahu saudara yang dikirim metode pos kan 150 ribu sekian, apakah ada surat suara yang dikirim kembali sama pos ke PPLN?" tanya jaksa penuntut umum dalam persidangan Selasa (19/3/2024) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Iya," jawa Faruk.
"Berapa banyak?"
"Laporan terakhir 80 ribu-an," kata Faruk.
"Akhirnya return to sender 80 ribu. Sekitar 81 ribu ya?" kata jaksa.
"Iya," ujar Faruk.
Menurut Faruk, tak terkirimnya surat suara itu mayoritas karena alamat yang tak sesuai dengan data.
"Bisa jadi tidak jelas alamatnya. Bisa jadi orangnya yang bersangkutan tidak ada," katanya.
Pada persidangan yang sama, Faruk juga mengakui adanya pengubahan data 1.402 daftar pemilih tetap tanpa rapat pleno.
Data tersebut diambil dari Atase Ketenagakerjaan di Malaysia.
"Apakah sekitar bulan Desember sampai tanggal 4 Januari 2024 ada dilakukan pengurangan mengeluarkan nama-nama dari daftar pemilih kemudian memasukan data data baru yang diperoleh dari data domestik Atase Ketenagakerjaan?" tanya jaksa penuntut umum.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.