Massa Pro & Kontra Hak Angket 'Bersaing' di Depan Gedung DPR hingga Pesan untuk Puan Maharani

Para massa aksi itu berasal dari bermacam elemen, mahasiswa maupun organisasi masyarakat atau ormas.

Kedua massa aksi berorasi dan saling bersahut-sahutan.

Polisi pun membentuk pagar betis untuk mengadang massa aksi dari salah satu pihak saling bentrok.

Sempat ada protes dari massa aksi pendukung hak angket dengan aparat keamanan. 

Mereka memprotes bahwa massa aksi penolak hak angket tidak memiliki izin dan berusaha mengganggu massa aksi pendukung hak angket.

Bahkan, sempat terjadi adu mulut antar dua massa yang menggelar aksi di depan Gedung DPR RI.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun terlihat ikut menghadiri aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta (FRS) di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat.

Atas kehadirannya itu, Refly Harun menyebutkan bahwa kecurangan dan cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024 hanya bisa dikalahkan dengan people power atau parlemen jalanan.

"Saya sudah bicara dari dahulu bahwa kecurangan dan cawe-cawe Istana hanya bisa dikalahkan oleh people power," kata Refly Harun.

Kemudian diungkapkannya bahwa dirinya meragukan proses pemilu 14 Februari lalu. Menurutnya Pemilu 2024 sudah didesain secara struktur, sistematis dan masif.

"Salah satunya menggunakan politik intimidasi terhadap aparatur desa. Dan kita tahu aparatur desa merupakan ujung tombak pemilih terbesar di republik ini," kata Refly Harun.

Atas hal itu ia menilai, pemilu yang seperti itu tidak bisa afirmasi dan tak bisa dibenarkan.

"Karena itu kita harus berjuang untuk membatalkannya melalui tiga jalan satu jalan people power dengan parlemen jalanan," jelasnya.

Dia melanjutkan cara lainnya yang bisa dilakukan melalui orang-orang partai politik di DPR. 

"Jalan terakhir kita mengetuk hati nurani hakim MK akan pelanggaran pemilu yang luar biasa ini. Kalau di luar negeri MK membatalkan pemilu seperti ini. Salah satu indikatornya adalah tidak boleh pemilu ada intimidasi," tegasnya. (TribunNetwork/Yuda)