Demokrat Tegas Menolak Wacana Pengguliran Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu

"Nanti kalau Pak Prabowo sudah dilantik itu Koalisi indonesia Maju. Ini kan sebenarnya pikiran kita Mas AHY 2024-2029 sebenarnya. Tapi kemudian ada situasi kekosongan hingga Presiden Jokowi menawarkan," ujar Andi.

Ke depannya, Andi menegaskan bahwa Demokrat bakal konsisten dengan posisi barunya sebagai koalisi pemerintahan.

Artinya, partai tersebut akan mendukung segala kebijakan yang pro pemerintah.

"Kami konsisiten. Kalau kami di luar pemerintahan, ya kami oposisi. Kalau kami di dalam pemerintahan ya kami konsisiten menjadi bagian dalam pemerintahan," katanya.

Sebelumnya, Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjadi yang pertama kali mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI.

Baca juga: Maksud Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR, Pengamat: Lawan Megawati, Gagalkan Hak Angket Ganjar

Ganjar mengatakan, pihaknya juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Menurut dia, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait kecurangan Pemilu 2024.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, dalam keterangan resmi, Senin (19/2/2024).

Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan pun menyambut baik wacana tersebut. 

Anies meyakini partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yakni Partai NasDem, PKB dan PKS akan siap mendukung hak angket itu.

"Ketika kita mendengar akan melakukan kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar," kata Anies di Posko Tim Hukum AMIN, di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

"Kami yakin bahwa koalisi perubahan Partai Nasdem, partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama," lanjut Anies.

Ganjar Dorong Digulirkannya Hak Angket

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo setuju dan mendorong adanya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ganjar juga mendorong DPR untuk segera melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara Pemilu.

Politikus berambut putih itu mengatakan bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi.