Pemilu 2024
Ini Usulan Buat Pemerintah Pasca-Pencoblosan, Pembentukan Tim Transisi Dinilai Penting
tim transisi dinilai aktivis 98, Niko Adrian bisa membantu pemerintahan baru untuk langsung bekerja tanpa kecanggungan.
Ini Usulan Buat Pemerintah Pasca-Pencoblosan, Niko Adrian Jelaskan Pentingnya Bentuk Tim Trasisi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis 98, Niko Adrian menekankan, transisi kepemimpinan nasional pasca-pelaksanaan Pemilu 2024, harus berjalan secara aman dan damai.
Untuk itu, Niko menyarankan pemerintah melakukan sejumlah persiapan, termasuk pembentukan tim transisi.
Sebagai informasi, penetapan hasil resmi dari pemungutan suara akan dilakukan oleh KPU pada 20 Maret 2024 mendatang.
Baca juga: Gibran Ingin Sowan Setelah Unggul di Quick Count Pilpres 2024, Ganjar: Belum Dikontak
Berdasarkan pantauan Tribunnews pada Kamis (15/2/2024) pukul 21.00 WIB, total surat suara yang sudah masuk ke penghitungan atau real count mencapai 54,56 persen atau 366.797 dari 823.236 TPS hingga malam ini.
Dari hasil real count KPU sementara, pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masih unggul dari paslon nomor urut satu dan tiga.
Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan di atas 56,72 persen.
Disusul Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hampir 26 persen.
Posisi terakhir, paslon capres-cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang memperoleh suara di atas 17 persen.
Selengkapnya hasil real count KPU hingga pukul 21.00 WIB di situs KPU, pemilu2024.kpu.go.id:
1. Anies-Muhaimin: 25,43 persen (10.232.036)
2. Prabowo-Gibran: 56,72 persen (22.822.988)
3. Ganjar-Mahfud: 17,85 persen (7.180.390)
Akhir Masa Jabatan Presiden Jokowi
Terkait persiapan peralihan kepemimpinan nasional, Niko Adrian menilai pembentukan tim transisi penting sebagai jembatan peralihan kekuasaan secara damai lewat pemilu.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.