Sederet Perintah Mendagri Tito untuk Kepala Daerah Jelang Pencoblosan, Bawaslu Petakan TPS Rawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan kepala daerah agar membantu distribusi logistik Pemilu 2024.

Hal ini penting dilakukan mengingat hari H pencoblosan suara Pemilu 2024 berlangsung semakin dekat yakni 14 Februari 2024 mendatang.

Dukungan ini dilakukan terutama di daerah-daerah yang sulit diakses. Seperti di pulau-pulau dengan ombak yang besar, daerah terpencil, daerah yang berada di atas gunung atau hutan, termasuk daerah yang tengah dilanda bencana.

“Ini otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah,” ujar Mendagri saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/2).

Baca juga: Waspada Serangan Fajar Pemilu 2024, Kenali Bentuk-bentuk Kecurangan Demokrasi

Selain itu, Tito meminta para pemda menyiagakan fasilitas kesehatan seperti klinik dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) penting untuk menghindari adanya korban dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Meski saat ini sudah diberlakukan syarat batas usia petugas untuk menghindari adanya korban, upaya preventif tetap harus dilakukan.

“Setelah petugasnya selesai mencoblos tolong petugas kesehatannya stand by, sehingga ketika memerlukan bantuan ketika ada yang kelelahan ini akan bisa diberikan bantuan cepat, jangan sampai fasilitas kesehatan ini tutup, terutama yang di garis depan, yang Puskesmas, poliklinik, klinik, dan lain-lain, ini harus disiagakan semua untuk membantu,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyinggung pentingnya Pemda membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara pemilu.

Misalnya, dengan meminjamkan gedung untuk kantor KPU dan Bawaslu daerah, termasuk untuk gudang penyimpanan logistik.

"Saya hanya mengingatkan kembali karena tinggal dua hari lagi," katanya.

Di lain sisi, Pemda juga harus menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak golput.

“Sekali lagi sosialisasi untuk menggunakan hak pilih karena bersifat sukarela, ini perlu disampaikan kepada masyarakat, kewajiban kita semua untuk kesuksesan pesta demokrasi dan juga untuk indikator demokrasi Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, pemilih yang datang mencoblos ke tempat pemungutan suara (TPS) saat 14 Februari mendatang diminta untuk membuka surat suara lebih dulu sebelum masuk bilik suara.

"Mestinya sebelum masuk, (surat suara) dibuka dulu di situ, boleh. Untuk melihat surat suaranya kondisi bagus atau tidak," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari.

Jika surat suara itu didapati dalam kondisi yang dianggap rusak, maka dapat langsung dilakukan pergantian surat suara yang baru. Pun, bagi pemilih yang merasa salah mencoblos juga dapat kesempatan untuk menukar surat suaranya.