Deretan Larangan saat Masa Tenang Pemilu 2024, Awas Ada Sanksi Jika Melanggar

4. Dilarang melakukan kampanye Pemilu

Baca juga: Aktivitas Capres dan Cawapres 2024 di Masa Tenang: Berdoa, Silaturahmi hingga Kembali Bekerja

Sanksi Jika Melanggar

- Pasal 509 UU Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilu

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilu

Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung, ataupun tidak langsung sebagai mana dimaksud Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

- Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilu

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu sebagaimana dimaksuda dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Baca juga: Masa Kampanye Berakhir, Bawaslu Minta Peserta Pemilu Segera Turunkan APK Jelang Masa Tenang

Imbauan Bawaslu

Bawaslu mengimbau kepada peserta Pemilu, tim kampanye Pemilu, dan atau pelaksana kampanye Pemilu untuk:

- Membersihkan alat perada dan bahan kampanye Pemilu sebelum jadwal masa tenang sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, tentang Kampanye Pemilu. Masa tenang berlaku pada Minggu 11 Feburari - Selasa 13 Februari 2024.

- Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktivitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, keigiatan keadamaan, dan sebagainya pada masa tenang, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

- Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 hari sesudah hari pemungutan suara, atau pada tanggal 29 Feburari 2024 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023.

Baca berita lainnya terkait Pemilu 2024.