Tolak Berbagai Pelanggaran Etika, Civitas Akademika Trisakti Keluarkan Maklumat Lawan Tirani

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Civitas Akademika Universitas Trisakti membacakan pernyataan sikap terkait kekhawatirannya atas matinya reformasi dan lahirnya tirani.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presidium Mahasiswa Trisakti, Vladima Insan Mardika di Tugu 12 Mei Trisakti, Jakarta Barat, Jumat (9/2/2024).

Baca juga: Tanggapi soal Protes Sivitas Akademika ke Presiden Jokowi, Bahlil: Bagian dari Demokrasi

"Kami sivitas akademika guru besar, pengajar, mahasiswa, dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia menyatakan kekhawatiran atas matinya reformasi dan lahirnya tirani," kata Dima dalam pidatonya.

"Kami menolak berbagai pelanggaran etika berbangsa yang dilakukan oleh penyelenggara, seperti Mahkamah Konstitusi, presiden, pejabat istana, kementerian dan lembaga serta Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU)," sambungnya.

Tak hanya itu, lanjutnya kegelisahan ini juga terjadi karena adanya manipulasi rakyat melalui personifikasi bantuan sosial yang merupakan kewajiban negara atas hak-hak rakyat. Sebagai pemberian pribadi untuk tujuan kepentingan elektoral terhadap paslon tertentu.

"Kami juga menentang pemberantasan korupsi yang bermotif dan bertujuan politik partisan. Jika negara serius dalam penanganan korupsi, maka proses penindakan tidak berhenti ketika pejabat yang diperiksa. justru menjadi juru kampanye paslon tertentu yang didukung penguasa," tegasnya.

Baca juga: Sejumlah universitas diminta membuat video apresiasi kinerja Presiden Jokowi - Pengamat sebut polisi gembosi sikap kritis sivitas akademika

Dengan kondisi hukum dan demokrasi dirusak, ia  mengutuk segala cara-cara intimidatif maupun kekerasan negara terhadap ekspresi kritik dan protes mahasiswa, para aktivis dan warga biasa yang bersuara kritis.

"Intimidasi dan kekerasan negara ini termasuk pengkondisian politik ketakutan terhadap masyarakat luas dalam mengaktualisasikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara nanti," sambungnya.

Dima juga menilai Pemilu 2024 menjadi pemilu pertama yang tidak fair, tidak bebas, dan tidak demokratis semenjak masa Reformasi.

Buruknya proses Pemilu 2024 juga dibenarkan oleh Guru Besar Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti, Prof. Dr. Wegig Murwonugroho yang hadir di lokasi.

"Terlalu banyak ketidaknetralan pejabat dan aparat negara, termasuk penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya negara lainnya hanya untuk kepentingan partisan paslon tertentu," jelasnya.

Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Irene Mariane beserta para sivitas akademik Universitas Trisakti. Mendukung suara gerakan keprihatinan para guru besar dan sivitas akademika dari berbagai Universitas, Lembaga dan Sekolah Tinggi atas kemunduran demokrasi saat ini.

"Kami mendukung seruan untuk kembali ke jalan demokrasi yang benar. Seruan ini menjadi suatu catatan penting bahwa demokrasi di negara kita dapat dikatakan dalam kondisi darurat," tandasnya.