Pemilu 2024
Bawaslu Khawatir Pemilu 2024 di Luar Negeri Kekurangan Surat Suara
Sementara surat suara yang tersedia, berdasarkan jumlah pemilih tetap di luar negari ditambah 2 persen untuk setiap TPS.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda mengkhawatiran Pemilu 2024 di luar negeri berjalan dengan kekurangan surat suara.
Hal ini dikarenakan tingginya pemilih tambahan dan potensi pemilih khusus di luar negeri.
Baca juga: Reaksi Ganjar Pranowo soal Surat Suara di Malaysia Sudah Tercoblos untuk Ganjar-Mahfud
Sementara surat suara yang tersedia, berdasarkan jumlah pemilih tetap di luar negari ditambah 2 persen untuk setiap TPS.
Merujuk data Bawaslu per Senin (5/2), ada 29.938 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) serta 6.939 pemilih yang berpotensi masuk Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN).
Baca juga: KPU Kirim Tim Usut Surat Suara yang Tercoblos Lebih Dulu di Malaysia
"Ini jadi perhatian kita bersama adalah kerawanan pemilu luar negeri itu terjadi akibat dari tingginya DPTbLN dan potensi DPKLN yang melampaui 2 persen surat suara cadangan DPTLN yang tersedia," tutur dia dalam konferensi pers bersama Kementerian Luar Negeri di Jakarta beberapa waktu lalu.
Secara rinci DPTbLN terbanyak ada di 9 wilayah hingga Senin (5/2) yaitu Tokyo (7.034), Taipei (3.002) Kairo (2.489), Osaka (2.368), London (1.463), Riyadh (1.333), Den Haag (1.300), Sydney (1.252) dan Jedaah (1.145).
Sedangkan wilayah dengan potensi DPKLN terbanyak berada di tiga wilayah yakni Melboure (2.000), Den Haag (1.500), Kuala Lumpur (1.351).
"Hal ini yang memang perlu kita antisipasi bersama jangan sampai ada pemilih itu terdaftar melalui DPTLN dan DPKLN tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena melebihi 2 persen," ungkapnya.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.