Jokowi Tegaskan UU Pemilu Soal Presiden Boleh Kampanye, Pakar Hukum Singgung Undang-Undang KKN

Sebelumnya, Jokowi sempat memberikan penjelasan mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye.

Menurut Jokowi, pernyataannya tersebut untuk menjawab pertanyaan dari Wartawan mengenai apakah boleh menteri berkampanye.

Baca juga: PP Muhammadiyah Desak Jokowi Cabut Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Menjawab pertanyaan tersebut, Jokowi mengatakan bahwa secara aturan Menteri bahkan Presiden diperbolehkan berkampanye.

Dalam video yang diunggah kanal youtube Sekretariat Presiden, Jokowi bahkan menunjukkan print-out pasal yang dimaksud, yakni Pasal 281 dan 299, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

"Undang-undang nomor 7 tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas," kata Jokowi dalam pernyataan pers yang diunggah kanal youtube Sekretariat Presiden, Jumat, (26/1/2024).