Pemilu 2024
Wapres Ma'ruf Amin Bicara Soal Rencana Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam
Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin angkat bicara terkait rencana calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.
Saat itu, kata dia, dirinya telah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.
Saat itu, lanjut Mahfud, dirinya percaya Jokowi memiliki niat yang baik untuk rakyat.
Lantas, setelah mengucapkan terima kasih ia menyatakan akan melanjutkan tugasnya dengan Ganjar yang dinilainya sebagai calon presiden yang pro rakyat.
Ia kemudian mengungkapkan alasannya mengapa sampai saat ini belum mundur sebagai Menko Polhukam.
Baca juga: Respons Soal Aksi Kamisan, Cawapres Mahfud MD Siap Tuntaskan Korban Kasus Pelanggaran HAM Berat
Pertama, kata dia, aturan tidak melarang hal tersebut.
"Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak," kata dia saat menghadiri acara Tabrak Prof! di Semarang pada Selasa (23/1/2024) dan disiarkan di kanal Youtube resmi Mahfud MD.
"Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres," sambung dia.
Selain itu, ia pun telah meminta kepada pejabat pemerintah daerah yang kenal baik dengannya untuk tidak menjemputnya atau melayaninya ketika berkunjung ke daerah.
Hal tersebut, kata dia, dilakukannya karena tidak mau menggunakan jabatannya untuk memanfaatkan fasilitas kepemerintahan.
Mahfud pun mengaku banyak koleganya yang telah ia promosikan baik menjadi Pangdam, Plt Gubernur, maupun Penjabat Bupati atau Walikota
Namun, ia meminta stafnya untuk tidak menghubungi mereka untuk menjemput, berkomunikasi, atau menjamunya ketika datang ke daerah mereka.
Mahfud mengaku merasa kasihan apabila mereka kemudian dipecat jika menghubunginya.
Karena menurutnya, terdapat fenomenanya di mana pejabat yang dekat-dekat dengan lawan politik akan dipersulit, dipindah, atau dinaikan tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan sebagainya.
Akan tetapi, ternyata menurutnya situasinya tidak berimbang karena pihak lain tampak menggunakan jabatan baik dengan dijemput, diantar, dan sebagainya.
"Malah yang terakhir ini, menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Ya kan? Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada satu tugas negara yang harus saya jaga, jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi," kata dia.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.