Pemilu 2024
Pengamat Sayangkan Tak Ada Transparansi Sumber Dana dari Lembaga Survei yang Menjamur di Masa Pemilu
Menjamurnya lembaga survei di masa pemilu ini menurut Adi justru membuat masyarakat semakin bingung dalam menentukan acuan.
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat sekaligus Kepala Pusat Studi Komunikasi Media dan Budaya Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menyayangkan banyaknya lembaga survei yang tidak transparan soal pendanaan.
Menjamurnya lembaga survei di masa pemilu ini menurut Adi justru membuat masyarakat semakin bingung dalam menentukan acuan.
Baca juga: Survei Terbaru Elektabilitas Capres-cawapres di Luar Jawa Menurut 3 Lembaga Survei
Salah satu hal untuk mengatasi hal itu menurut Adi adalah dengan menumbuhkan kepercayaan publik, salah satunya keterbukaan soal sumber dana yang menyokong lembaga survei.
Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk Kritis Membaca Survei Politik yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) secara daring, Jumat (15/12/2023).
“Membingungkan pastinya bagi publik karena saking banyaknya lembaga survei yang keluar dan hasilnya macam-macam. Yang sangat disayangkan tidak ada transparansi dalam laporannya,” ujar Adi.
Adi sendiri menyebut dirinya sudah menjadi bagian dari lembaga survei selama lima tahun terakhir dan baru sana mengundurkan diri pertengahan tahun ini.
Baca juga: Peneliti Litbang Kompas: Bansos Tak Banyak Pengaruhi Hasil Survei Elektabilitas Capres-Cawapres
Dalam pengalamannya menjadi bagian dari lembaga survei, ia juga menyayangkan pihak media yang juga tidak kritis dalam menerima hasil lembaga survei.
Padahal harusnya, wartawan dalam hal ini punya daya tawar untuk juga mempertanyakan ihwal sumber dana lembaga survei.
“Wartawan punya bargain itu karena ketika lembaga survei mengirimkan rilisnya ke media, mereka kan ingin dimuat, ingin jadi public opinion. Harusnya posisi tawar itu tidak boleh hilang,” jelasnya.
“Selama saya jadi direktur lembaga survei hanya beberapa media yang menanyai saya secara kritis. Ketika mereka mendapatkan hasil survei dari saya, mereka menelepon saya dan mengonfirmasi beberapa hal sampe hal yang detail,” Adi menambahkan.
Kedua point itu penting, tegas Adi sebab pada akhirnya hasil lembaga survei bakal selalu menjadi rujukan bagi publik untuk menjadi acuan dan referensi.
“Jadi ini kan membingungkan publik, menurut saya yang paling penting akhirnya bagaimana survei ini digunakan oleh publik,” pungkasnya.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.