Ganjar Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, PKS Sindir Gara-gara Kecewa Hingga Pembelaan Mahfud MD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapor merah penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Jokowi yang diberikan calon presiden Ganjar Pranowo mengundang reaksi berbeda-beda dari berbagai pihak.

Ganjar Pranowo memberikan nilai lima untuk penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Bukan tanpa alasan penilaian yang diberikan Ganjar Pranowo.

Satu hal yang membuat Ganjar menganggap penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi jeblok adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia Capres-Cawapres.

Diketahui imbas putusan tersebut, Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman Gibran Rakabuming Raka diputus melakukan pelanggaran etik berat dan dicopot dari jabatan Ketua MK.

Selain itu, imbas putusan MK tersebut seakan menjadi pemulus jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Baca juga: Ganjar Beri Rapor Merah Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN Beri Kritik, Mahfud Jawab dengan Survei

Di sisi lain, Rapor merah yang diberikan Ganjar tersebut pun seakan menjadi bumerang mengingat Mahfud MD yang saat ini menjadi Cawapres pendampingnya berstatus sebagai Menteri Koordinato bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Sehingga, elite partai politik dari barisan pendukung Prabowo-Gibran mengungkit soal keberadaan Mahfud MD tersebut.

Seperti Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Saat ditanya soal rapor merah yang diberikan Ganjar atas penegakan hukum dan HAM era Jokowi justru seakan menyindir keberadaan Mahfud MD.

Baca juga: Ganjar Beri Rapor Merah Penegakan Hukum di Era Jokowi, TKN Prabowo-Gibran: Sampaikan pada Mahfud MD

Airlangga diketahui saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian dalam pemerintahan Jokowi.

Sehingga, kata dia, bila bertanya soal penegakan hukum dan HAM sebaiknya ditanyakan kepada Menkopolhukam.

"Tentu harus ditanyakan pada Menko Polhukam," kata Airlangga di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2023).

Airlangga menuturkan bahwasanya dirinya adalah menteri yang menangani bidang ekonomi.

Sedangkan, kata dia, Mahfud MD menangani bidang Polhukam RI.

Baca juga: Ganjar Beri Rapor Merah Penegakan Hukum di Era Jokowi, Jusuf Kalla: Saya Kira Anda juga Sepakat