Ganjar Beri Rapor Merah Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN Beri Kritik, Mahfud Jawab dengan Survei

TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden (capres), Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) merah dengan nilai 5. 

Padahal, sebelumnya Ganjar Pranowo sempat memberi nilai antara tujuh atau delapan.

Pernyataan Ganjar itu pun dinilai secara tidak langsung mengkritik cawapres pendampingnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD. 

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menilai, seharusnya Ganjar menyampaikan kritikan itu kepada Mahfud MD. 

Sebab, menurutnya, Mahfud MD merupakan sosok yang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum di Indonesia.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Bicara Soal Kepartaian Gibran, Peran Iriana, Rapor Merah dari Ganjar

"Tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD. Menkopolhukam-nya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum 'kan Pak Mahfud MD."

"Jadi sebaiknya, Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Tanyakan itu kepada Pak Mahfud MD," ujarnya, Minggu (19/11/2023). 

Sementara itu, Mahfud MD menilai bahwa rapor merah itu diberikan oleh Ganjar bukan karena kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan.

Ia menilai, rapor merah itu terjadi sesudah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan usia capres-cawapres. 

"Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis (Kehormatan) Mahkamah Konstitusi kan," kata Mahfud ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu malam, dikutip dari Kompas.com. 

Mahfud MD pun memaparkan hasil survei tingkat kepuasan dari masyarakat di bidang Polhukam di era ia menjabat. 

Ia mengutip hasil survei dari Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

"Kalau mau obyektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi." 

"Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukam-nya saya." 

"Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka saja survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas," ujar Mahfud.