Pimpinan Komisi III DPR Respons Usulan Pembentukan Panja Netralitas Polri di Pemilu 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Komisi III DPR RI merespons usulan pembentukan panitia kerja (Panja) netralitas Polri di Pemilu 2024.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, panja itu bisa saja dibentuk.

Ada pun, sebelumnya Komisi I DPR RI telah lebih dahulu membentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024.

"Bisa aja (dibentuk Panja Netralitas Polri), tapi kan kalau TNI mencakup pengamanan republik ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Menurut Sahroni, Polri menjadi komponen yang berhubungan langsunh dengan pengamanan pemilu.

Sebab itu, pembentukan panja netralitas itu tergantung bagaimana kesiapan Polri menghadapi pemilu 2024.

"Nanti kita akan tanyakan lagi bagaimana kesiapan kesigapan dari Polri untuk pada hal-hal penyelenggaraan pemilu 2024," pungkasnya.

PDIP Usul Bentuk Panja Netralitas Polri di Pemilu 2024

Anggota Komisi III DPR RI fraksi PDIP, Trimedya Pandjaitan mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) netralitas Polri di Pemilu 2024.

Usulan ini disampaikan Trimedya saat rapat kerja Komisi III DPR bersama Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

"Kami mengusulkan saudara ketua kita buat Panja pengawasan netralitas Polri," kata Trimedya dalam rapat.

Trimedya juga mengusulkan agar Panja diketuai oleh Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

"Saya mengusulkan ketua jadi ketuanya, sehingga ketua memberikan surat pada Trimedya Panjaitan awasi Polri di Sumatera Utara, ya saya tiap Minggu saya harus pulang nih," ujarnya.

Usulan ini disampaikan Trimedya mengingat banyaknya yang khawatir terhadap netralitas Polri di Pemilu 2024.