Pilpres 2024
Kata Projo soal Spekulasi Jokowi Minta Jatah 3 Periode: Tuduhan Itu Drama
Organisasi Relawan Pro Jokowi (Projo) buka suara perihal spekulasi yang menyebut Presiden Joko Widodo meminta jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Pasangan-pasangan calon sudah didaftarkan di KPU secara resmi," jelasnya.
"Kini waktunya bertempur gagasan untuk Indonesia, tidak perlu mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan cara seperti itu,” tutur Panel.
Puan Sudah Beri Klarifikasi
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, telah membantah rumor soal Presiden Jokowi disebut pernah meminta perpanjangan jabatan tiga periode.
Puan menegaskan Jokowi tidak pernah meminta hal itu, terlebih kepada Megawati Soekarnoputri.
"Oh enggak, enggak pernah, enggak pernah, setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode," ungkap Puan di Jakarta, Rabu (25/10/2023) dikutip dari Kompas TV.
Puan pun hanya bisa menyampaikan, PDIP tegak lurus pada aturan konstitusi negara, yakni masa jabatan presiden maksimal dua periode.
Sebagaimana diketahui, rumor perpecahan Jokowi dan Megawati ini muncul ke publik karena pernyataan dari Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu.
Ia membongkar asal muasal masalah antara Jokowi dan Megawati yang tak lain dipicu karena PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk perpanjang masa jabatannya sebagai presiden.
Adapun alasannya, kata Adian, PDIP tidak ingin melakukan pelanggaran konstitusi.
Pasalnya hal tersebut berkaitan dengan keselamatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.
"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui."
"Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi, dengan menjaga konstitusi maka menjaga republik ini, menjaga bangsa dan rakyat kita," ujar Adian, Rabu (25/10/2023).
(Tribunnews.com/Deni/Galuh Widya Wardani)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.