Respons Ganjar, Prabowo, dan Anies soal MK Bolehkan Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Maju Pilpres

TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa), Almas Tsaqibbirru terkait batas usia capres-cawapres yakni kepala daerah di bawah umur 40 tahun boleh maju dalam Pilpres.

Dengan putusan ini, maka tentu mengubah peta politik menjelang pembukaan pendaftaran capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bakal dibuka mulai 19-25 Oktober 2023 mendatang.

Kini, bacapres pun mengerucut ke tiga orang yaitu bacapres PDIP Ganjar Pranowo; bacapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Anies Baswedan, dan bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan.

Hanya saja, baru Anies yang sudah didampingi oleh bacawapres yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sedangkan Ganjar dan Prabowo belum menentukan pilihan bacawapresnya.

Baca juga: Almas Sebut Inisiatif Sendiri Ajukan Gugatan ke MK, Akui Rasakan Dampak Positif Kepemimpinan Gibran

Lalu dengan putusan MK ini, bagaimana pendapat ketiga bacapres ini?

Ganjar: Sudah Putus ya Sudah

Ganjar mengungkapkan bahwa putusan MK soal batas usia capres-cawapres ini bersifat final dan mengikat.

Sehingga, sambungnya, masyarakat tidak mematuhinya.

Hal ini disampaikannya saat mengunjungi kediaman budayawan Butet Kartaredjasa di Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta pada Senin (16/10/2023).

"Lha wong MK itu final and binding (final dan mengikat). Sudah putus ya sudah," katanya dikutip dari Kompas.com.

Pada kesempatan yang sama, Butet pun turut mengomentari dengan mengungkapkan putusan MK ini menjadi energi untuk mengusung Ganjar sebagai capres.

"Kalau gitu saya yang memaknai. Jadi keputusan MK itu justru menjadi energi kita untuk mengusung Ganjar semakin baik, semakin kuat, semakin diterima."

"Jadi tidak manut suara siapa tapi manut suara atine," kata Butet.

Prabowo Langsung Kumpulkan Petinggi Gerindra