Koalisi Masyarat Sipil Tuding Jokowi Salah Gunakan Intelijen soal Pernyataan 'Tahu Dalamnya Partai'

"Hal ini tidak bisa dibenarkan dan merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia," ungkapnya.

Persoalan ini dinilai merupakan bentuk penyalahgunaan intelijen untuk tujuan tujuan politik Jokowi dan bukan untuk tujuan politik negara.

"Pada hakikatnya, Lembaga intelijen dibentuk untuk dan demi kepentingan keamanan nasional dalam meraih tujuan politik negara dan bukan untuk tujuan politik presiden."

"Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh intelijen hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan, bukan disalahgunakan untuk memata-matai semua aktor politik untuk kepentingan politik pribadinya," ungkapnya.

Usut Tuntas

Koalisi Masyarakat Sipil juga menekankan hal ini merupakan bentuk skandal politik dan menjadi masalah serius dalam demokrasi.

"Sehingga wajib untuk diusut tuntas. Oleh karena itu sudah sehaptutnya DPR memanggil Presiden beserta lembaga intelijen terkait untuk menjelaskan masalah ini kepada publik secara terang benderang," desaknya.

Pandangan Pengamat

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, pantas jika Jokowi mengetahui hal ini karena memang ia Kepala Negara.

Justru yang harus difokuskan adalah apa maksud Jokowi menyampaikan hal ini kepada publik.

"Sebenarnya kita tidak heran ya kalau Presiden memiliki informasi yang lengkap terkait dengan pergerakan arah partai karena Presiden sebagai Kepala Negara, karena kepala pemerintahan itu punya instrumen kekuasaan yang lengkap yang detail terkait dengan pergerakan partai politik maupun institusi yang ada di bawah NKRI."

"Menurut saya pasti ada tujuan yang sedang dikirimkan oleh Presiden terutama buat partai-partai yang dianggap ya tidak sesuai dengan kompas atau panduan yang beliau inginkan," ungkap Burhanuddin dikutip dari tayangan Kompas TV.

Hanya saya, Burhanuddin menilai, data intelejen Jokowi mungkin tidak semuanya benar.

Ia pun menunjukkan contoh saat Jokowi akan mengumumkan Cawapresnya di Pilpres 2019.

"Saat itu preferensi Presiden adalah Mahfud MD, tetapi partai politik punya kepentingan subjektif yang sekali lagi menunjukkan bahwa tidak seluruhnya partai politik itu mengikuti arahan presiden, karena mereka punya kepentingan elektoral yang berbeda, yang bisa jadi tidak sejalan dengan kepentingan presiden," jelas Burhanuddin.

Ini yang menegaskan bahwa juga ada peran partai yang mungkin tidak sejalan dengan data yang dimiliki presiden.

"Apalagi partai politik pergerakannya sangat dinamis, ini pergerakannya bukan hari per hari, tapi detik per detik, jadi apa yang didengar oleh Presiden beberapa detik yang lalu mungkin sudah tidak lagi akurat didengar detik ini," lanjut Burhanuddin.