Bicara Netralitas ASN di Pemilu, Sekjen PDIP Cerita Momen Megawati Tolak Azwar Anas Jadi Caleg

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan netralitas aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi salah satu pegangan untuk mewujudkan Pemilu yang bermartabat. 

Adapun netralitas ASN itu, dikatakan Hasto, juga upaya mitigasi dalam mencegah politik identitas.

Baca juga: Rapat TPN Ganjar Selesai Digelar, Bahas Pengerahan Relawan dan Caleg hingga Arahan Megawati

Dia lantas bercerita soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak aspirasi pendaftaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas sebagai calon anggota legislatif.

"Ketika kami menyusun calon anggota legislatif, muncul aspirasi agar Pak MenpanRB Abdullah Azwar Anas, untuk juga menjadi caleg," kata Hasto dalam 'Forum Diskusi Pemilu' melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, dikutip Kamis (14/9/2023).

Ketika aspirasi tersebut disampaikan, Hasto menyebut Megawati tegas menolak. 

"Ibu Mega mengatakan, 'jangan calonkan Abdullah Azwar Anas'. Karena oleh fungsinya meskipun beliau dari PDP, tapi harus menjaga netralitas dari aparatur negara," ujar Hasto.

Baca juga: Soal Pemeriksaan Caleg Hingga Capres, Kejaksaan Agung: Kalau Sebatas Saksi Masih Dibolehkan

Hasto membeberkan sejumlah mitigasi konflik untuk mengatasi politik identitas, di antaranya pelembagaan partai dan disiplin aktor politik. 

Kemudian penegakan hukum dan budaya tertib hukum yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.

Hasto pun mengingatkan agar pemilu tetap berpedoman pada asas Luber Jurdil. 

"Kemenangan Pemilu ternyata lebih banyak ditentukan oleh moralitas, karakter, rekam jejak, dan keyakinan rakyat terhadap pemimpinnya. Demokrasi Indonesia tidak akan pernah berjalan maju, selama politik identitas masih dikedepankan," tandas Hasto.

Diketahui, beberapa pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju ikut mendaftar menjadi calon anggota legislatif tingkat DPR RI pada Pemilu 2024.

Setidaknya hingga kemarin sudah ada nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang didaftarkan partainya, PDI Perjuangan ( PDIP ) menjadi Caleg DPR RI.

Baca juga: ICW Dorong KPU Segera Revisi PKPU 10 dan 11 Supaya Eks Korupsi Tidak Bisa Jadi Caleg

”Menteri (dari) Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PDI Perjuangan yang dicalonkan adalah Bapak Yasonna Laoly,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis 11 Mei 2023.

Selain Yasonna, PDIP juga mendaftarkan kembali nama Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi calon anggota legislatif di Pemilu 2024.

Hasto Kristianto mengklaim putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu sosok yang sukses saat dalam penugasan.

Termasuk, saat Puan menjadi Ketua DPR RI hingga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Ketua DPR RI perempuan pertama sosok yang telah melalui penugasan secara berjenjang dan beliau menjadi Ketua DPP bidang politik, Menko PMK yang terbukti kepemimpinannya berhasil sebagai Menko PMK termuda dan juga Ketua DPR RI perempuan pertama sehingga atas fungsi-fungsinya yang sangat baik tersebut maka Mbak Puan Maharani juga dicalonkan," ujar Hasto.

Sementara untuk kader PDIP lainnya, lanjut Hasto, masih difokuskan menuntaskan program Presiden Jokowi di periode ini.

Agar mencapai legacy yang setinggi-tingginya untuk rakyat Indonesia. Sehingga nantinya dengan dukungan rakyat, Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden akan melanjutkan kepemimpinan dari Bung Karno, Ibu Mega, dan Pak Jokowi,” kata Hasto.

Selain Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga dipastikan akan maju menjadi caleg. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu akan maju dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah I.