Pemilu 2024
Politisi Golkar Sebut Donatur Keuangan untuk Parpol Punya Kecenderungan Tak Mau Disebut Namanya
Dia pun menyarankan kepada ICW untuk membuat kuesioner secara anonim kepada para pebisnis soal pernyataannya tersebut.
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Pemuda DPD Golkar DKI Jakarta, Rian Ernest, mengatakan bahwa keterbukaan informasi keuangan parpol saat ini tidak begitu terbuka lantaran masih adany dana dari donatur.
Menurut Rian sebagian besar donatur punya kecenderungan tak ingin disebut dalam laporan keuangan.
“Pengalaman saya di Indonesia, setiap pengusaha itu pasti memberikan donasi kepada partai, yang beda itu dosisnya,” kata Rian pada diskusi Indonesia Corruption Watch (ICW) di Cikini, Jakarta, Selasa (15/8/2023).
Dia pun menyarankan kepada ICW untuk membuat kuesioner secara anonim kepada para pebisnis soal pernyataannya tersebut.
"Misalnya apakah anda mau bersedia dibuka nama anda dalam laporan, pasti kan enggak ada,” sambungnya.
Baca juga: Lima Provinsi Dengan Kerawanan Politik Uang Tertinggi, Maluku Utara Posisi Pertama
Rian mengaku situasi politik di Indonesia memang masih melekat budaya politik uang.
Tak hanya dari politisi atau parpol tapi juga masyarakat atau pemilihnya.
“Jujur, saya sampaikan apapun partainya, bisa saja mengelak tapi kultur iuran masih sedikit dan kedua tidak sesuai dengan real cost politik,” ujar dia.
Bekas politisi PSI itu mengatakan keterbukaan informasi keuangan parpol akan lebih terbuka apabila dana parpol bisa lebih ditingkatkan.
“Seandainya saja mungkin negara bisa memberi dana lebih kepada parpol saya rasa parpol itu akan lebih sehat keuangannya,” tandasnya.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.