Pemilu 2024
Saran PPUAD Untuk KPU dan Bawaslu Supaya Pemilu Ramah Disabilitas
PPUAD meminta supaya adanya pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam setiap penyelenggaraan sosialisasi pemilu yang diselenggarakan.
"Ketika kami tanya teman disabilitas mereka enggak paham. Enggak tahu mau pemilu. Untuk jadwal Pilkada saja mereka enggak tau," Mahretta menambahkan.
Sebagai informasi, Bawaslu RI melakukan deklarasi pemilu ramah disabilitas.
Baca juga: KPU Siapkan 2.700 Kotak Suara Berbahan Karton untuk Pemilu 2024
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan ada empat tujuan dari lahirnya deklarasi itu.
Pertama, ialah berkolaborasi untuk pencegahan, pengawasan, dan menindaklanjuti segala pelanggaran yang terjadi pada hak-hak politik disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 secara inklusif.
"Kemudian berkomitmen mendukung pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan politik uang," ujar Lolly usai deklarasi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (6/7/2023).
"Ketiga, meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang benar dan sama tentang kesetaraan penyandang disabilitas dan ragamnya di sektor kepemiluan," sambungnya .
Lalu yang terakhir ialah meningkatkan pengawasan partisipatif hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 secara inklusif.
Pemilu ramah akses disabilitas, jelas Lolly, adalah konsep yang menekankan pentingnya untuk menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi individu dengan disabilitas dalam proses pemilihan umum.
Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam pemilihan politik.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.