Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Sebut Isu Penundaan Pilkada 2024 Bukan Hal Baru

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Rakyat untuk Demokrasi mengatakan negara punya sumber daya yang kuat untuk memastikan proses pemungutan suara dapat berjalan aman.

Perwakilan aliansi, Valentina Sagala mengatakan opsi dari usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menunda Pilkada 2024 dikarenakan alasan sumber daya keamanan harusnya tak jadi soal.

Dia mengatakan kekhwatiran serupa sebenarnya juga hadir di Pemilu 2019 lalu.

Namun begitu buktinya kontestasi politik kala itu tetap berjalan baik,

"Kita mengalami kekhwatiran yang sama bukan di 2019? Mengenai ke-chaos-an dan sebagainya," kata Valentina saat dihubungi, Senin (17/6/2023).

"Tapi menurut saya guna kemudian kita punya semua resource negara yang kuat untuk memastikan keamanan. Ya kan kalau kita bicara ketertiban dan kemanan kita sudah punya kok, ada semua," sambungnya.

Baca juga: JPPR: Pilkada Hanya Dapat Ditunda Jika Terjadi Kerusuhan hingga Bencana

Wanita yang juga merupakan aktivis perempuan ini juga menuturkan ihwal isu penundaan pemilu bukan hal baru.

Terpenting, tegas Valentina, adalah bagaimana niat lembaga pemilu dalam hal menjalankan supaya proses penundaan tidak terjadi.

"Dan untuk pemilu ini bukan hal baru menurut saya. Hal yang harus dipastikan saja bahwa ada sebuah niatan yang besar dari lembaga penyelenggara pemilu, tidak perlu lagi ada penundaan," tuturnya.

"Tahun lalu dan awal tahun ini ide gagasannya kan beredar soal penundaan pemilu juga dengan berbagai alasan dan kita masyarakat sipil mengatakan tidak boleh penundaan pemilu karena demokrasi harus dijalankan lewat demokrasi prosedural melalui pemilu yang luber, jurdil, dan berintegeritas," tambah Valentina menegaskan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengaku tidak bisa berkomentar ketika ditanya soal usulan yang sempat ia lontarkan ihwal penundaan Pilkada 2024.

Hal itu lantaran, usul Bagja tersebut muncul saat sedang dalam forum rapat tertutup.

"Untuk persoalan itu dibahas tertutup sehingga saya enggak bisa komentar karena itu seharusnya rapat tertutup," ujar Bagja kepada awak media, Jumat (14/7/2023).

Lebih lanjut, Bagja menjelaskan ihwal opsi penundaan pilkada itu tentu punya solusi. Namun, solusi itu juga akan dibahas dalam forum yang juga tertutup.