Pemilu 2024
Tetap Optimis, Bappilu Demokrat Sebut Survei Indopol Tidak Mencerminkan Realitas
Anis Fauzan mengungkapkan bahwa hasil survei Indopol tidak selaras dengan hasil survei lembaga lain seperti Litbang Kompas, Charta Politika
"Ini mengkonfirmasi temuan-temuan sebelumnya di mana sejak November itu setelah mendeklarasikan itu mendapat coat tail effect dari deklarasi Anies Baswedan. Sehingga di bulan Juni itu di angka 12,66%," sambung dia.
Selanjutnya, kata dia, PKS mendapatkan dukungan sebesar 5,89%, PKB 4,76%, Partai Demokrat 4,11%, dan PAN 2,90%.
Sementara itu, Perindo mendapat dukungan sebesar 1,45%, Partai Hanura 1,37%, dan PPP 1,21%.
Sedangkan partai lainnya, kata dia, meraih dukungan di bawah 1%.
Berikut elektabilitas partai lain yang dimaksud sebagaimana paparan yang disampaikannya:
Partai Buruh 0,81%, Partai Ummat 0,81%, Partai Garuda 0,56%, PKN 0,40%, PSI 0,40%, Partai Gelora 0,32%, PBB 0,32%.
Metodologi yang Diklaim
Metode sampling yang dilakukan dalam survei tersebut adalah multistage random sampling.
Responden berjumlah 1.240 orang tersebar secara proporsional di 38 provinsi berdasarkan jumlah pemilih sementara tahun 2023 (KPU RI).
Seluruh responden berhasil diwawancarai dan dilakukan analisis.
Wawancara dilakukan pada tanggal 5 sampai 11 Juni 2023.
Margin of Error survei kurang lebih 2,85% pada tingkat kepercayaan 95%.
Quality control terhadap survei dilakukan secara berlapis.
Monitoring oleh supervisor dan koordinator lapangan terhadap surveyor pada saat pertama kali turun lapangan untuk memastikan metode penentuan RT dan KK, untuk memastikan responden dipilih dengan benar.
Spotcheck lapangan oleh supervisor terhadap 30% responden yang sudah diwawancarai secara acak.
Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap surveyor melalui pengiriman foto pengambilan data dan hasil wawancara responden.
Berdasarkan quality control ini tidak ditemukan kesalahan berarti.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.