Pilpres 2024
Respons Ganjar Sikapi Isu Kontrak Politik: Kabinet Prerogatif Presiden, Bukan Partai
Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari PDIP, Ganjar Pranowo menanggapi isu kontrak politik bila dirinya terpilih menjadi Presiden 2024.
"Pak Ganjar itu orang yang taat konstitusi. Beliau lama di DPR dan menjabat gubernur. Apa iya hak prerogratif seorang presiden dia enggak tahu," ujarnya.
Dia meyakini Ganjar mengerti dalam pembentukan kabinet dan hak prerogatif presiden. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun demikian.
"Pasti Pak ganjar tahu, dan namanya membentuk kabinet itu hak prerogratif dari presiden. Pak Ganjar itu tahu, Bu Mega pasti itu tahu, karena beliau pernah jadi presiden. Jadi saya meragukan klaim dari Ade Armando itu," ungkap Awiek.
Namun, Awiek menganggap konteks Ade Armando adalah mempertanyakan, bukan menuduh.
"Namanya orang bertanya ya kita jawab, kan gitu. Kita jawab bahwa belum pernah mendengar itu secara resmi," tegasnya.
Ade Armando sebelumnya menghembuskan isu tersebut melalui cuitanna di twitter.
"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," tulis Ade Armando dalam akun Twitternya, Senin (12/6/2023). (Tribunnews.com/ fersianus/ kompas.com/ Titis Anis Fauziyah)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.