Respons Ganjar Sikapi Isu Kontrak Politik: Kabinet Prerogatif Presiden, Bukan Partai

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari PDIP, Ganjar Pranowo menanggapi isu kontrak politik bila dirinya terpilih menjadi Presiden 2024.

Isu yang berhembus, Ganjar Pranowo meneken kontrak politik dengan PDIP apabila dirinya menang.

Menyikapi hal tersebut, Ganjar membantah isu tersebut.

Ia menegaskan bila pemilihan anggota kabinet atau menteri merupakan hak prerogratif presiden, bukan ditentukan partai tertentu.

"Kabinet ya ditentukan presiden, wong prerogatif," kata Ganjar, saat ditemui usai menghadiri Pembukaan Seleks Magang Jepang tahun 2023 di Kantor Disnakertrans Jateng, di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, pada Senin (12/6/2023).

Dilansir dari kompas.com, hak prerogatif presiden adalah hak istimewa yang dimiliki oleh presiden untuk melakukan suatu tindakan demi kepentingan bersama.

Pemberian hak prerogatif bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan dibuka sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Said Abdullah Sentil Ade Armando yang Hembuskan Isu Kontrak Politik PDIP dan Ganjar: Mereka Brutus

Ada sejumlah hak prerogratif presiden yang diatur dalam UUD 1945 setelah amandemen. Di antaranya soal pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Dalam pasal 17 ayat 2 disebutkan: menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

PPP Ragukan Isu Kontrak Politik Ganjar dan PDIP

Isu kontrak politik PDIP dan Ganjar Pranowo dihembuskan politikus PSI Ade Armando.

Ade dalam cuitannya mengeklaim jika dirinya mendapat informasi bahwa posisi startegis nantinya akan ditentukan PDIP bila Ganjar jadi presiden.

Menyikapi hal tersebut Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek meragukan informasi tersebut.

Baca juga: PPP Ragukan Informasi PDIP dan Ganjar Teken Kontrak Politik Posisi Menteri

"Informasi itu memang berseliweran, salah satunya yang sudah pasti menginformasikan adalah Ade Armando. Tapi kok saya meragukan informasi itu," kata Awiek di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/6/2023).

Awiek menegaskan Gubernur Jawa Tengah itu merupakan orang yang taat terhadap konstitusi.

"Pak Ganjar itu orang yang taat konstitusi. Beliau lama di DPR dan menjabat gubernur. Apa iya hak prerogratif seorang presiden dia enggak tahu," ujarnya.

Dia meyakini Ganjar mengerti dalam pembentukan kabinet dan hak prerogatif presiden. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun demikian.

"Pasti Pak ganjar tahu, dan namanya membentuk kabinet itu hak prerogratif dari presiden. Pak Ganjar itu tahu, Bu Mega pasti itu tahu, karena beliau pernah jadi presiden. Jadi saya meragukan klaim dari Ade Armando itu," ungkap Awiek.

Namun, Awiek menganggap konteks Ade Armando adalah mempertanyakan, bukan menuduh.

"Namanya orang bertanya ya kita jawab, kan gitu. Kita jawab bahwa belum pernah mendengar itu secara resmi," tegasnya.

Ade Armando sebelumnya menghembuskan isu tersebut melalui cuitanna di twitter.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," tulis Ade Armando dalam akun Twitternya, Senin (12/6/2023). (Tribunnews.com/ fersianus/ kompas.com/ Titis Anis Fauziyah)