Penyelenggara Pemilu Dinilai Seperti Petugas Komisi II DPR, Pengamat: Banyak Ketentuan Diamputasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai penyelenggara pemilu baik dari KPU, Bawaslu hingga DKPP saat ini terkesan seperti petugas Komisi II DPR RI.

"Sekarang sudah mulai tumbuh dan mulai muncul misalnya berkaitan dengan penyelenggara pemilu yang saya sebut tadi kelihatan tidak terlalu kuat independensinya," kata Ray di kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Senin (12/6/2023).

Baca juga: Pengamat Menilai Ada Tiga Hal yang Berpotensi Menimbulkan Kerumitan di Pemilu 2024

"Istilah saya malah sekarang ini menyebut kalau kita mengenal ada petugas partai. Ini penyelenggara pemilu yakni, KPU, Bawaslu maupun DKPP terkesan menjadi petugas Komisi II," sambungnya.

Menurut Ray hal itu berkaca pada ketentuan-ketentuan yang ada pada KPU yang baru mengamputasi kualitas pemilu.

"Karena banyak sekali ketentuan-ketentuan yang menjadi konsen kita yang kita harapkan itu dapat meningkatkan kualitas pemilu demokratik. Sekarang ini justru diamputasi boleh aturan yang dibuat KPU yang Baru," kata Ray.

Baca juga: Tak Hanya Soal Rencana Pertemuan AHY-Puan, Pertemuan Hasto dan Sekjen Demokrat Bahas Sistem Pemilu

Ray mencontohkan misalnya soal kewajiban membuat laporan LHKPN diamputasi, keharusan masa jeda 5 tahun napi koruptor diamputasi, dengan ketentuan baru cukup sesuai dengan putusan pengadilan dan unsur tambahan.

"Atau soal caleg perempuan yang menyatakan bahwa pendekatan hitungan desimal perhitungan matematika universal dan itu tidak menguntungkan bagi gerakan perempuan," sambungnya.

Aturan-aturan yang diamputasi itu yang menurut Ray saat ini penyelenggara pemilu saat ini lebih mirip petugas Komisi II DPR.

"Ini yang saya sebut tadi itu terkesan penyelenggara pemilu kita ini. Kalau ada istilah petugas partai, ini terkesan menjadi petugas Komisi II," tuturnya.