Pemilu 2024
Diprediksi Tak Lolos Parlemen, PPP: Survei Bukan Hasil Pemilu, Kami Tak Panik
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan pihaknya tak panik dengan hasil survei tersebut.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Litbang Kompas menyatakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diprediksi tak lolos ketentuan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) 4 persen di Pemilu 2024.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan pihaknya tak panik dengan hasil survei tersebut.
"Survei itu bukan hasil Pemilu. Sama sekali PPP tidak panik," kata Awiek kepada wartawan, Rabu (24/5/2023).
Baca juga: Demokrat Salip Golkar di Survei Litbang Kompas, Ketua DPP: Buat Apa Pemilu Kalau Berpegang Survei
Sebab, Awiek menegaskan dalam sejarah kepemiluan PPP selalu dalam hasil survei diprediksi tak lolos PT 4 persen.
"Tapi ternyata lolos PT. Karena PPP mau ikut Pemilu bukan ikut survei," ujarnya.
Dia menjelaskan PPP akan terus memaksimalkan kerja-kerja politiknya menjelang Pemilu 2024.
"Menuju Pemilu, mesin PPP akan terus dipanasi untuk memaksimalkan dukungan," ungkap Awiek.
Baca juga: Survei Terbaru Litbang Kompas: 12 Parpol tak Lolos ke Parlemen, dari PKS hingga PKN
Survei Terbaru Litbang Kompas: 12 Parpol tak Lolos ke Parlemen, dari PKS hingga PKN
Litbang Kompas kembali melakukan survei elektabilitas parpol politik (parpol) menjelang Pemilu 2024.
Dari hasil survei terbaru Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 April-10 Mei 2023 itu, hanya enam parpol yang diprediksi akan lolos ke parlemen dan memiliki kursi di DPR RI.
Sementara 14 parpol lainnya diprediksi tidak akan mampu memenuhi ketentuan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) 4 persen.
Dalam survei terbaru Litbang Kompas ini, PDI Perjuangan (PDIP) tercatat masih memiliki elektabilitas tertinggi dengan 23,3 persen.
Elektabilitas partai banteng moncong putih itu naik dibandingkan hasil survei sebelumnya yang dilakukan pada Januari 2023.
Saat itu survei Litbang Kompas mencatat elektabilitas PDIP sebesar 22,9 persen.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.