Pilpres 2024
Pembelaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal Jokowi Undang 6 Ketum Parpol di Istana, Tanpa Nasdem
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal Presiden Jokowi yang dinilai ikut campur dalam urusan Pilpres 2024.
"Yang menyampaikan gambaran tantangan sehingga ini menciptakan suatu gambaran bagi para Ketum Parpol terhadap apa tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan."
"Dan bagaimana apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi bisa berkesinambungan ke depan. Sehingga tidak ada suatu intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi," pungkasnya.
Baca juga: Jusuf Kalla Sarankan Jokowi Tiru Megawati dan SBY, PKB: Setiap Presiden Punya Gaya Berbeda
Bela Jokowi, PPP Sentil Balik Jusuf Kalla Ikut Cawe-cawe di Pilpres 2019
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyentil balik Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak terlalu jauh mencampuri urusan Pilpres 2024.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengungkit ketika JK menjadi bagian dari dewan penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf di 2019.
"Pak JK tahun 2019 sebagai Wapres sekaligus menjadi dewan penasehat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi Wapres?" kata Awiek kepada wartawan, Senin (8/5/2023).
Selain itu, Awiek menyebut ketika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengakhiri masa jabatannya di 2004 dan maju lagi pada periode berikutnya.
Baca juga: Sekjen PKS Dukung JK Minta Jokowi Tak Terlibat Urusan Pilpres
"Ibu Megawati itu waktu mengakhiri jabatan di 2004 dan maju lagi untuk periode berikutnya beliau sudah barang tentu mengurus urusan pencalonan berikutnya," ujarnya.
Dia menjelaskan pertemuan ketua umum partai politik (parpol) di Istana Merdeka bukan hal baru.
"Pertemuan ketum parpol koalisi di istana dengan tidak mengajak 1 anggota koalisi bukan kali ini saja, di era sebelum Jokowi juga terjadi meskipun dalam konteks berbeda," ucap Awiek.
Awiek menegaskan pertemuan Presiden Jokowi dengan 6 Ketum parpol di Istana Merdeka lebih banyak bicara mengenai masalah ekonomi, bonus demografi dan middle income trap serta Indonesia emas 2045.
"Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari. Namanya saja pertemuan Ketum parpol," ungkapnya.
Baca juga: Pengamat Menilai Kritik JK terhadap Jokowi soal Undang 6 Ketua Umum Parpol ke Istana Hal yang Wajar
Lebih lanjut, Awiek memastikan pertemuan Presiden Jokowi dengan para Ketum parpol tersebut tak melanggar undang-undang (UU).
"Pertemuan itu digelar di malam hari, di luar jam kerja. Sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya boleh-boleh saja," imbuhnya.
Sebelumnya, Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk terlalu ikut campur dalam urusan politik dalam jabatannya sebagai pemimpin tertinggi RI.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.