Jumat, 3 Oktober 2025

Pemilu 2024

PPP Respons Wacana Partai Buruh Bentuk Koalisi Orang Kecil

Jubir PPP Usman Tokan mengatakan, partainya menghargai partai yang ingin membuat Koalisi Orang Kecil.

Dok Larasati Dyah
Partai Buruh bersama Organisasi Serikat Buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, Selasa (11/4/2023).   

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merespons terkait wacana Partai Buruh membuat Koalisi Orang Kecil.

Jubir PPP Usman Tokan mengatakan, partainya menghargai partai yang ingin membuat Koalisi Orang Kecil.

"Kita menghargai sikap partai yang ingin membuat Koalisi Kecil, atau apa itu dia. Ya idenya Partai Buruh," kata Usman, saat dihubungi, Minggu (16/4/2023).

Menurutnya, siapapun boleh berkreasi dalam rangka Pemilu 2024.

"Boleh siapa saja boleh berkreasi untuk membangun (koalisi). Kan toh intinya arahnya sama-sama membangun negeri kan," jelasnya.

Hak tersebut, kata Usman, akan menghasil suara yang sama antara partai kecil dan partai besar.

"Jadi suara partai kecil dan partai besar itu sama. Masing-masing itu memberikan kontribusi sesuai kapasitasnya," ucapnya.

Sebelumnya, Partai Buruh akan membentuk Koalisi Orang Kecil jelang Pilpres 2024.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, partainya menilai Koalisi Besar partai-partai politik pro Pemerintah menuju ke arah sistem demokrasi terpimpin.

Bahkan, lanjutnya, pembentukan Koalisi Besar menciderai demokrasi di Indonesia.

Said menilai, tidak boleh Indonesia hanya ditentukan oleh sekelompok partai politik (parpol) yang hanya mengejar kekuasaan, tanpa mempunyai gagasan besar untuk membangun Indonesia menuju negara sejahtera (welfare state).

Baca juga: Tolak Wacana Koalisi Besar, Partai Buruh Bakal Ajak Parpol Nonparlemen Bentuk Koalisi Kecil

"Untuk melawan Koalisi Besar parpol, Partai Buruh akan mengajak partai politik non parlemen dan partai politik baru untuk menggagas Koalisi Orang Kecil demi mengadang sistem demokrasi terpimpin," kata Said Iqbal, melalui keterangan tertulisnya, Senin (10/4/2023).

Said mengatakan, Partai Buruh melihat arah politik yang dijalankan oleh Koalisi Besar membahayakan demokrasi, karena semakin membatasi jumlah capres-cawapres yang sudah terbatas akibat presidential threshold.

Untuk itu, kata Said, Koalisi Orang Kecil akan melibatkan parpol non parlemen, akademisi, aktivis pergerakan, serikat buruh, serikat petani, mahasiswa, penggiat lingkungan dan penggiat hak asasi manusia.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved