Pemilu 2024
PPP Respons Wacana Partai Buruh Bentuk Koalisi Orang Kecil
Jubir PPP Usman Tokan mengatakan, partainya menghargai partai yang ingin membuat Koalisi Orang Kecil.
Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merespons terkait wacana Partai Buruh membuat Koalisi Orang Kecil.
Jubir PPP Usman Tokan mengatakan, partainya menghargai partai yang ingin membuat Koalisi Orang Kecil.
"Kita menghargai sikap partai yang ingin membuat Koalisi Kecil, atau apa itu dia. Ya idenya Partai Buruh," kata Usman, saat dihubungi, Minggu (16/4/2023).
Menurutnya, siapapun boleh berkreasi dalam rangka Pemilu 2024.
"Boleh siapa saja boleh berkreasi untuk membangun (koalisi). Kan toh intinya arahnya sama-sama membangun negeri kan," jelasnya.
Hak tersebut, kata Usman, akan menghasil suara yang sama antara partai kecil dan partai besar.
"Jadi suara partai kecil dan partai besar itu sama. Masing-masing itu memberikan kontribusi sesuai kapasitasnya," ucapnya.
Sebelumnya, Partai Buruh akan membentuk Koalisi Orang Kecil jelang Pilpres 2024.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, partainya menilai Koalisi Besar partai-partai politik pro Pemerintah menuju ke arah sistem demokrasi terpimpin.
Bahkan, lanjutnya, pembentukan Koalisi Besar menciderai demokrasi di Indonesia.
Said menilai, tidak boleh Indonesia hanya ditentukan oleh sekelompok partai politik (parpol) yang hanya mengejar kekuasaan, tanpa mempunyai gagasan besar untuk membangun Indonesia menuju negara sejahtera (welfare state).
Baca juga: Tolak Wacana Koalisi Besar, Partai Buruh Bakal Ajak Parpol Nonparlemen Bentuk Koalisi Kecil
"Untuk melawan Koalisi Besar parpol, Partai Buruh akan mengajak partai politik non parlemen dan partai politik baru untuk menggagas Koalisi Orang Kecil demi mengadang sistem demokrasi terpimpin," kata Said Iqbal, melalui keterangan tertulisnya, Senin (10/4/2023).
Said mengatakan, Partai Buruh melihat arah politik yang dijalankan oleh Koalisi Besar membahayakan demokrasi, karena semakin membatasi jumlah capres-cawapres yang sudah terbatas akibat presidential threshold.
Untuk itu, kata Said, Koalisi Orang Kecil akan melibatkan parpol non parlemen, akademisi, aktivis pergerakan, serikat buruh, serikat petani, mahasiswa, penggiat lingkungan dan penggiat hak asasi manusia.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.