Pemilu 2024
Sekjen PDIP: Pemilu Wajib Tepat Waktu, Tidak Bisa Ditunda-tunda
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pemilihan umum (Pemilu) tetap digelar pada 14 Februari 2024.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pemilihan umum (Pemilu) tetap digelar pada 14 Februari 2024.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan awak media terkait apakah gejolak Papua akan mengancam Pemilu 2024.
Dia menyebut jika apapun persoalannya Pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kalau apapun persoalannya, Pemilu itu wajib tepat waktu. Pemilu tidak bisa ditunda-tunda yaitu (tetap digelar) 14 Februari 2024," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).
Baca juga: Ketua Bawaslu: Tahapan Pemilu Pasti dan Tak Mungkin Ditunda, Kecuali Ada Bencana Besar
Hasto menuturkan bahwa masalah Papua harus menjadi perhatian semua pihak di seluruh Tanah Air.
Dia juga menyindir manuver dari elite-elite politik yang dinilainya terlalu awal.
Sementara persoalan rakyat masih banyak yang harus diselesaikan.
"Ini juga harus menjadi perhatian seluruh elite bukan hanya sibuk bermanuver capres-cawapres karena semua nanti ada waktunya. Sudah diatur tahapannya oleh KPU," ujar Hasto.
Terkait masalah Papua, Hasto menyebut PDIP sudah membentuk desk khusus untuk menanganinya.
Dia menjelaskan jika PDIP melakukan berbagai upaya dialog guna mencari solusi menyeluruh.
"Karena apapun integrasi Papua terhadap Indonesia kita sudah final dan itu sudah kebijakan historisnya sangat kuat dari hukum internasional sangat kuat dan dulu dilakukan oleh Bung Karno," imbuhnya.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private JetĀ |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.