Ketua KPU Komentari Kebijakan Negara Terkait Sistem Pemilu, Pengamat: Itu Tidak Elok

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai sikap ketua KPU komentari terkait kebijakan negara terkait sistem pemilu keluar dari tupoksinya.

Menurut Ray setidaknya sudah dua kali, ketua KPU mengomentari suatu kebijakan negara. Dalam hal ini soal sistem pemilu.

"Dalam acara akhir tahun 2022, ketua KPU juga mengomentari soal kemungkinan sistem pemilu legislatif yang berubah: dari proporsional terbuka ke proporaional tertutup," kata Ray kepada Tribunnews.com, Jum'at (30/12/2022).

Ray melanjutkan sekalipun terdengar lebih bersifat antisipasi, tapi pernyataan itu di ruang publik tetap saja dapat berimplikasi terlihat pada pilihan tertentu.

"Tentu saja, pernyataan itu amat tidak elok. Selain karena perkara ini tengah disidangkan, juga karena hal itu tidak sesuai dengan tupoksi KPU," tegasnya.

Menurut Ray Ketua dan anggota KPU adalah pelaksana aturan. Oleh sebab itu, ruang mereka untuk menyatakan pendapat tentang berbagai hal di luar teknis pemilu dan pendidikan politik, sebaiknya ditahan atau setidaknya disampaikan dalam ruang terbatas.

Baca juga: DPR Kritik Ketua KPU soal Peluang Pemilu 2024 Proporsional Tertutup

"Apalagi dalam suasana di mana dalam dua Minggu terakhir ini, KPU dalam sorotan luas akibat kontroversi penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Rasanya, kontroversi tentang hal ini belum selesai, kini, KPU memunculkan perbincangan tentang sistem pemilu yang di luar tupoksi mereka," sambungnya.

Ray mengukapkan himbauan ketua KPU agar sosialisasi tidak terlebih dahulu dilakukan dengan foto diri misalnya seperti menunjukan suatu sikap yang seolah mendukung sistem proporsional tertutup.

"Selain terlihat adanya kecenderungan terhadap sistem tertentu, ide ini juga buruk dan mundur. Proporsional terbuka adalah jawaban atas keputusasaan publik atas kinerja dan kepedulian partai yang seolah abai terhadap amanah rakyat," jelasnya.

Ray melanjutkan satu sistem yang dikritik secara luas karena hanya akan melahirkan caleg atau politisi yang membebek.

"Mereka tidak peduli apa kata rakyat, selama punya hubungan dengan ketua partai, jatah untuk dapat dapil dengan nomor urut atas potensial tetap didapat. Kala itu, rakyat seperti membeli kucing dalam karung. Satu istilah yang menunjukan betapa gelap hubungan rakyat dengan calegnya," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim mengungkapkan ada kemungkinan Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup.

Hal itu disampaikan Hasyim pada sambutan acara Catatan Akhir Tahun 2022 KPU RI, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022).

Hasyim juga mengimbau kepada para calon legislatif (Caleg) agar tidak melakukan kampanye dini.