Mendagri dan Kadin Bahas Pemberdayaan UMKM untuk Dongkrak Pendapatan Daerah
Menurut Mendagri Tito Karnavian, pemerintah daerah (Pemda) harus kreatif dalam meningkatkan PAD, salah satunya dengan mendukung kinerja UMKM.
TRIBUNNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan kerja Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Pertemuan tersebut membahas dukungan Kadin terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi, termasuk keterlibatannya dalam program prioritas pemerintah, seperti pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam kesempatan itu, Mendagri menegaskan peran strategis UMKM dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia mengatakan, saat pandemi Covid-19 merebak, sektor UMKM mampu menopang pertumbuhan ekonomi di daerah agar tetap tumbuh positif.
“Covid memberi pelajaran salah satu poinnya bahwa UMKM adalah tulang punggung [perekonomian],” ujarnya.
Mendagri mencontohkan kondisi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tetap mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif di tengah pandemi berkat dukungan kuat dari sektor UMKM.
Padahal, pada periode yang sama, banyak daerah lain justru ekonominya menurun bahkan minus.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian: Stabilisasi Pasokan Jaga Harga Beras di Tingkat Konsumen
Praktik tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM penting dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dengan demikian, kapasitas fiskal daerah nantinya tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini perlu menjadi perhatian karena tak sedikit daerah yang sumber fiskalnya masih didominasi dana transfer pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) harus kreatif dalam meningkatkan PAD, salah satunya dengan mendukung kinerja UMKM.
Selain UMKM, Pemda juga perlu memanfaatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menggerakkan ekonomi lokal.
Saat ini, Kemendagri tengah berupaya mengoptimalkan peran BUMD agar berdampak positif terhadap perekonomian daerah.
Pemberdayaan tersebut memerlukan dukungan dari banyak pihak, salah satunya Kadin yang jaringannya tersebar di berbagai daerah.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang memiliki jiwa kewirausahaan sehingga mampu membaca peluang dan potensi sumber pendapatan daerah.
Kebijakan kemudahan perizinan berusaha juga perlu diterapkan untuk menghidupkan ekosistem dunia usaha. Ia meyakini langkah tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Daerah yang maju adalah daerah yang swastanya hidup,” jelasnya.
Baca juga: Cek Langsung, Mendagri Tito Karnavian Pantau Penyaluran Beras SPHP di Provinsi Banten
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia
Mendagri Berterima Kasih Atas Dukungan Komisi II DPR terhadap Peningkatan Kinerja Kemendagri TA 2026 |
![]() |
---|
Mendagri Sebut Banyak Anggota DPRD 'Bedol Desa' Gegara Kasus Korupsi Pembahasan APBD |
![]() |
---|
Mendagri Tito Karnavian Minta Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Dievaluasi |
![]() |
---|
Mendagri Bantah Dana Transfer Pusat ke Daerah Tahun Depan Dipotong |
![]() |
---|
Rapat Bareng DPR, Kemendagri Usulkan Pagu Anggaran Tahun 2026 Sebesar Rp7,8 Triliun |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.