Kawal Stabilitas Harga Beras, PP KAMMI Dorong Pemerintah Tuntaskan Praktik Mafia Beras

TRIBUNNEWS.COM - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) memberikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, atas keberhasilan dalam menekan harga beras.

Keberhasilan ini diwujudkan melalui distribusi masif beras SPHP serta langkah tegas membongkar praktik mafia beras. Turunnya harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang menjadi bukti nyata bahwa kerja keras pemerintah membawa dampak positif bagi masyarakat.

Namun, PP KAMMI menegaskan bahwa pekerjaan ini belum selesai. Praktik mafia beras yang selama ini mengendalikan rantai distribusi dan mempermainkan harga harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Selama mafia beras masih bercokol, kesejahteraan petani akan terus tergerus dan masyarakat kecil akan selalu menjadi korban fluktuasi harga yang tidak wajar.

Ketua Bidang LHK PP KAMMI, Aulia Furqon, menyatakan bahwa keberanian Menteri Pertanian mengungkap jaringan mafia beras harus didukung oleh seluruh elemen bangsa, dan pemerintah harus memastikan tidak ada kompromi dalam penindakan.

“Kami mengapresiasi kinerja Pak Menteri Pertanian yang telah menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat. Tetapi perjuangan ini tidak boleh berhenti di permukaan. Mafia beras harus diberantas hingga tuntas, tanpa pandang bulu. Rakyat berhak mendapatkan harga beras yang adil, dan petani berhak merasakan keuntungan yang layak atas jerih payah mereka,” tegas Aulia.

Baca juga: Kementan Ungkap Hasil Uji Beras Food Station Cipinang di 5 Laboratorium: Tak Penuhi Syarat Mutu

PP KAMMI juga menyoroti bahwa stabilitas harga beras bukan hanya soal ekonomi, tetapi menyangkut kedaulatan dan keadilan pangan. Negara yang membiarkan mafia menguasai pangan sama saja membiarkan ketidakadilan sistemik terjadi. 

Oleh karena itu, PP KAMMI mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan distribusi, menutup celah praktik penimbunan, dan memperluas intervensi pasar yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Sebagai organisasi mahasiswa yang berlandaskan intelektualitas dan kepedulian sosial, PP KAMMI menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah.

KAMMI siap mengawal kebijakan pangan nasional, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan bersama, serta mendorong lahirnya kebijakan yang mampu melindungi petani di hulu sekaligus menjaga daya beli masyarakat di hilir.

“Ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Tidak boleh ada kompromi dalam menghadapi mafia beras yang merampas hak rakyat. Kami mendesak pemerintah untuk menindak tegas seluruh jaringan mafia beras, memperkuat regulasi, dan mengawal distribusi agar benar benar transparan dan bebas dari permainan kotor,” tutup Aulia. (*)

Baca juga: Kementan, Polri dan Bapanas Ungkap Modus dan Langkah Penegakan Hukum Beras Oplosan